Sepuluh Diesel Hilang, Dua Orang Ditangkap: Apakah Keadilan Sudah Benar-Benar Datang?
Feature Hukum dan Kebijakan Publik
NGAWI–NGANJUK. Kabar penangkapan komplotan pencuri mesin diesel sawah yang diduga beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk disambut lega oleh para petani. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa dua pelaku diduga telah melakukan pencurian mesin diesel di sekitar sepuluh lokasi berbeda.
Bagi sebagian masyarakat, kasus itu dianggap selesai ketika pelaku berhasil ditangkap. Namun dalam perspektif hukum pidana modern, penangkapan hanyalah awal dari proses mencari keadilan, bukan akhir dari persoalan.
Pertanyaan yang lebih penting justru muncul setelah penangkapan dilakukan.
Bagaimana mungkin pencurian dapat terjadi berulang kali hingga mencapai banyak lokasi sebelum akhirnya terungkap?
Bukan Sekadar Mesin yang Hilang
Bagi petani, mesin diesel bukan barang mewah.
Mesin diesel merupakan alat produksi yang menentukan kelangsungan pengairan sawah. Ketika mesin hilang, petani tidak hanya kehilangan benda, tetapi juga kehilangan kemampuan mengolah lahannya secara optimal.
Akibatnya dapat berantai:
- Jadwal tanam terganggu.
- Biaya produksi meningkat.
- Petani harus menyewa alat pengganti.
- Potensi hasil panen menurun.
Dalam kondisi tertentu, kerugian ekonomi yang ditanggung petani bahkan dapat melebihi harga mesin yang dicuri.
Karena itu, pencurian alat pertanian bukan sekadar kejahatan terhadap harta benda, melainkan juga dapat berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga petani.
Hakikat Pemidanaan Tidak Hanya Memenjarakan
Dalam ilmu hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku.
Pemidanaan bertujuan:
- Memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana.
- Mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.
- Memberikan efek pencegahan kepada masyarakat.
- Melindungi kepentingan publik.
- Mendorong perbaikan perilaku pelaku.
Dengan demikian, keberhasilan hukum tidak cukup diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kejahatan serupa tidak lagi terulang.
Apakah Hanya Pelaku Lapangan?
Dalam banyak kasus pencurian, perhatian publik sering tertuju pada pelaku yang mengambil barang.
Padahal terdapat pertanyaan yang tidak kalah penting:
Ke mana barang curian dijual?
Secara logika, pencurian berulang dalam jumlah banyak sulit terjadi tanpa adanya pihak yang bersedia membeli atau menampung barang hasil kejahatan.
Dalam hukum pidana Indonesia, penadahan merupakan tindak pidana tersendiri yang diatur dalam KUHP. Penadah berperan menjaga rantai ekonomi kejahatan tetap hidup.
Selama masih ada pasar bagi barang curian, maka potensi munculnya pelaku baru akan selalu terbuka.
Ketika Kejahatan Menjadi Alarm Sosial
Kasus hilangnya diesel di banyak lokasi seharusnya tidak hanya dibaca sebagai keberhasilan pengungkapan perkara.
Kasus ini juga merupakan alarm sosial.
Masyarakat perlu bertanya:
- Apakah sistem keamanan lingkungan sudah berjalan efektif?
- Apakah laporan warga cepat ditindaklanjuti?
- Apakah terdapat pola kejahatan yang sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal?
- Apakah faktor ekonomi turut menjadi pemicu meningkatnya pencurian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena hukum pidana tidak bekerja sendirian. Pencegahan kejahatan juga membutuhkan peran masyarakat, pemerintah desa, kelompok tani, dan aparat penegak hukum.
Keadilan yang Sesungguhnya
Bagi korban, keadilan bukan hanya melihat pelaku diborgol.
Keadilan juga berarti:
- Kerugian korban diperhatikan.
- Rantai kejahatan diputus.
- Keamanan masyarakat dipulihkan.
- Kejahatan yang sama tidak terulang kembali.
Karena itu, penangkapan pelaku pencurian diesel patut diapresiasi sebagai bagian dari penegakan hukum.
Namun sebagai masyarakat yang berpikir kritis, kita juga perlu mengajukan satu pertanyaan mendasar:
Jika sepuluh mesin diesel bisa hilang sebelum pelaku tertangkap, maka apakah yang perlu diperbaiki hanya pelakunya, atau juga sistem yang memungkinkan kejahatan itu terjadi berulang kali?
Sebab hakikat hukum pidana yang baik bukan hanya menghukum setelah kejahatan terjadi, melainkan menghadirkan perlindungan sehingga masyarakat, khususnya petani, tidak terus-menerus menjadi korban kejahatan yang sama. (Sal)
