Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih: Ketika Program Besar Tersandung Transparansi
Edu-Politik.com — Di banyak desa, bangunan Koperasi Desa Merah Putih berdiri sebagai simbol harapan baru ekonomi rakyat. Program nasional ini digadang-gadang menjadi tulang punggung kemandirian desa, memperpendek rantai distribusi, sekaligus memperkuat posisi ekonomi warga. Namun, di balik tembok yang terus meninggi, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana pembangunan ini berjalan secara transparan?
Sejumlah laporan media lokal dan temuan lapangan menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih dilakukan tanpa papan informasi proyek. Padahal, papan proyek bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen keterbukaan publik—penanda bahwa dana negara benar-benar dikelola secara akuntabel.
Transparansi yang Tidak Terlihat
Di beberapa desa, warga mengaku tidak mengetahui sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, hingga jangka waktu pembangunan gedung koperasi. Aparat desa setempat pun, dalam beberapa kasus, tidak dapat menjelaskan secara rinci mekanisme dan tahapan proyek. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa pembangunan berjalan “sunyi”, minim informasi, dan jauh dari pengawasan publik.
Padahal, jika pembangunan tersebut bersumber dari APBN, APBD, atau Dana Desa, prinsip keterbukaan seharusnya menjadi standar. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap penggunaan dana publik wajib dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Tanpa informasi yang memadai, hak warga untuk tahu dan mengawasi menjadi tereduksi.
Program Strategis, Risiko Sistemik
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis berskala nasional dengan aliran anggaran yang besar dan cakupan desa yang luas. Dalam konteks ini, lemahnya transparansi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan risiko sistemik. Ombudsman RI sendiri pernah mengingatkan bahwa program besar dengan pengawasan lemah berpotensi menimbulkan maladministrasi dan penyimpangan.
Yang menjadi soal, ketidaktransparanan tidak selalu berarti korupsi telah terjadi. Namun, ketertutupan adalah prasyarat subur bagi penyalahgunaan wewenang. Ketika informasi dasar saja tidak tersedia, pengawasan masyarakat—sebagaimana dijamin Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi—menjadi sulit dijalankan.
Antara Tujuan Mulia dan Praktik Lapangan
Secara konsep, Koperasi Desa Merah Putih adalah instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan rakyat. Namun, tujuan mulia tidak akan cukup jika tidak ditopang tata kelola yang terbuka. Transparansi sejak tahap perencanaan dan pembangunan menjadi fondasi kepercayaan publik.
Tanpa keterbukaan, bangunan koperasi berisiko hanya menjadi monumen fisik, bukan institusi ekonomi yang hidup dan diawasi bersama. Kepercayaan masyarakat, sekali runtuh, jauh lebih mahal untuk dibangun kembali dibandingkan biaya memasang satu papan proyek.
Refleksi dan Catatan Kritis
Pembangunan desa tidak boleh berjalan dengan logika “yang penting jadi”. Dalam negara hukum, proses sama pentingnya dengan hasil. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat desa perlu memastikan bahwa setiap rupiah uang publik dapat ditelusuri dan dipertanyakan secara terbuka.
Koperasi Desa Merah Putih seharusnya menjadi wajah ekonomi kerakyatan yang beradab: berdaya, transparan, dan dapat diawasi. Tanpa itu, semangat kemandirian desa berisiko tereduksi menjadi jargon pembangunan belaka. (Redaksi)
