DI BALIK PINTU KELAS YANG TERKUNCI
Ketika Uang Komite Tak Lagi Sekadar Sumbangan
NGANJUK – Pagi itu, di sebuah ruang kelas yang jendelanya setengah terbuka, seorang ibu duduk memeluk map cokelat. Di dalamnya bukan hanya berkas pendaftaran, tetapi juga lembar-lembar yang ia sebut sebagai “tiket masuk sekolah negeri”.
“Kalau tidak dibayar, anak saya bisa tidak dapat nomor induk,” katanya pelan, sambil menunduk. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara kursi geser di lorong sekolah.
Di tempat lain, seorang ayah menghitung ulang uang di dompetnya. Ia tidak sedang membeli barang, tetapi sedang memastikan apakah biaya awal sekolah anaknya cukup. “Katanya negeri, tapi rasanya seperti swasta,” ujarnya singkat.
Angka yang Terus Bergerak Naik
Data yang dihimpun dari sejumlah wali murid menunjukkan pola biaya yang tidak statis. Untuk siswa baru, uang komite tercatat sekitar Rp2.500.000, sementara angkatan sebelumnya berada di kisaran Rp2.000.000.
Selisih setengah juta itu mungkin tampak kecil di atas kertas. Namun bagi sebagian orang tua, itu adalah biaya satu bulan kerja.
“Dari tahun ke tahun naik terus. Tidak pernah dijelaskan kenapa naiknya harus segitu,” kata seorang wali murid lain yang meminta namanya tidak ditulis. Ia hanya tertawa kecil, getir. “Yang dijelaskan cuma nominalnya, bukan alasannya.”
Seragam: Paket yang Tak Bisa Ditawar
Di hari berbeda, suasana berbeda terjadi di sebuah titik pengambilan seragam. Tumpukan kain berwarna putih dan abu-abu disusun dalam plastik besar.
Seorang siswa kelas XI mengingat pengalamannya. “Waktu saya masuk, sekitar satu koma tujuh juta. Adik kelas saya sekarang katanya lebih dari dua juta enam ratus,” ujarnya.
Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. “Tidak ada pilihan lain. Sudah paket.”
Di balik meja distribusi, seorang petugas hanya menjawab singkat ketika ditanya soal variasi harga. “Sudah ketentuan.”
“Bisa Dicicil, Tapi Tetap Harus Bayar”
Skema pembayaran disebut fleksibel. Orang tua dapat mencicil uang komite hingga menjelang kelulusan. Namun bagi sebagian wali murid, fleksibilitas itu tidak menghapus kewajiban.
“Dicicil atau tidak, tetap harus lunas,” kata seorang ibu yang ditemui di parkiran sekolah. Ia menatap bangunan tiga lantai di depannya.
Di catatan yang beredar di kalangan orang tua, terdapat rincian biaya:
- Rp600.000 per semester sebagai iuran rutin
- Rp2.500.000 untuk siswa baru
- Rp2.000.000 untuk angkatan sebelumnya
“Kalau tidak ikut, anaknya bagaimana?” tambahnya singkat.
Sekolah Negeri yang Tidak Lagi “Gratis” di Persepsi Warga
Secara formal, sekolah negeri tidak mengenakan pungutan wajib. Namun di lapangan, batas antara sumbangan dan kewajiban menjadi kabur.
Seorang guru yang enggan disebut namanya menyebut situasi ini sebagai “wilayah abu-abu”. “Secara aturan disebut sumbangan, tapi dalam praktiknya sudah seperti kewajiban,” ujarnya hati-hati.
Sunyi di Balik Pertanyaan Publik
Hingga laporan ini disusun, belum ada penjelasan terbuka yang dapat diakses publik mengenai dasar kenaikan iuran antarangkatan maupun struktur biaya seragam.
Di sisi lain, wali murid tetap datang, tetap membayar, tetap menandatangani lembar yang sama setiap tahun ajaran.
Seorang ayah menatap pintu gerbang sekolah sebelum pergi. “Yang penting anak saya bisa sekolah,” katanya. Lalu ia berjalan tanpa menoleh lagi.
Catatan Investigasi
Temuan lapangan menunjukkan pola berulang: kenaikan biaya antar angkatan, paket seragam terpusat, dan struktur iuran yang tetap. Semua itu berdiri di ruang yang disebut “sumbangan”, namun dalam praktiknya diduga membentuk sistem pembiayaan yang mengikat secara sosial dan administratif.
Dalam pendidikan negeri, pertanyaan utamanya bukan hanya “berapa biaya yang dibayar”, tetapi “sejauh mana pilihan itu benar-benar bebas”.
Dan di lapangan, jawaban itu belum sepenuhnya terang. (Tim)
