“Pelajaran dari Sawah yang Tak Diajarkan di Sekolah”
Di sekolah, anak-anak diajari tentang pentingnya ketahanan pangan. Tapi tak ada satu pun bab yang mengajarkan bagaimana rasanya panen di bawah terik matahari, hanya untuk kemudian dijual di bawah harga pokok penjualan.
Mbah Yik, petani dari Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, tahu betul rasa pahit itu. “Rp 5.300 per kilo, itu pun kalau laku,” katanya pelan.
Sementara buku pelajaran berbicara soal HPP Rp 6.500, di kenyataan, angka itu seperti ilusi di papan tulis. Murid-murid boleh bangga menyebut Indonesia sebagai negara agraris, tapi petaninya sendiri masih harus menggenggam jerami ketimbang harapan.
Ini bukan soal ekonomi semata, tapi soal warisan ilmu yang gagal membumi.
“Dari Meja Rapat ke Petak Sawah: Siapa yang Mendengar?”
Di Jakarta, angka-angka disusun rapi dalam presentasi PowerPoint. Di Bojonegoro, petani hanya memegang angka real: Rp 5.100 – Rp 5.300/kg. Jauh dari HPP Rp 6.500 yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri.
Harga gabah bukan hanya soal pasar, tapi soal keberpihakan. Ketika suara petani tak sampai ke telinga pejabat, maka demokrasi kehilangan salah satu fondasinya: rakyat kecil.
“Yang penting bukan harga di kertas, tapi harga di lapangan,” kata Mbah Yik dengan nada getir.
Mereka bukan minta subsidi, tapi minta diperlakukan adil.
Apa kabar janji kedaulatan pangan kalau petani saja tak bisa berdaulat atas hasil panennya sendiri?
“Kalau Gabah Bisa Bicara, Mungkin Sudah Melaporkan ke Meja Hukum”
“Ini bukan sekadar dagang rugi, ini soal struktur yang membuat petani selalu kalah di pasar,” ujar Raka, pengacara muda yang pernah menangani kasus agraria.
Ia menyebut ketimpangan sistem distribusi, permainan tengkulak, hingga minimnya perlindungan hukum bagi petani sebagai bentuk kelalaian negara.
“Petani seharusnya bisa menggugat. Bukan hanya soal harga, tapi soal hak hidup layak,” tambahnya.
Namun seperti gabah yang tertimbun di lumbung, suara petani seringkali terkubur oleh birokrasi.
Di Bojonegoro, setiap bulir gabah yang jatuh bukan hanya hasil panen—tapi juga tetes perjuangan yang tak dihargai. Di negeri yang bangga menyebut petani sebagai tulang punggung, rasanya tulang itu kini kian rapuh.
Mungkin sudah saatnya kita tidak hanya belajar dari buku, tapi dari sawah. Bukan hanya bicara politik pangan, tapi memastikan keadilan menetas dari setiap benih.
