Ketika Saluran Air Pabrik Mengarah ke Sawah: Alarm Dini untuk Lingkungan Jombang

Oleh: Redaksi

Hamparan sawah di Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Namun di balik hijaunya lahan pertanian itu, muncul pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: apakah lingkungan sekitar benar-benar aman dari potensi pencemaran industri?

Pertanyaan tersebut mengemuka setelah Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang melakukan inspeksi mendadak ke pabrik garam milik CV Surya Samudra pada Jumat (29/5/2026). Sidak dilakukan menyusul laporan dan keresahan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan bahwa perusahaan telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun perhatian aparat tertuju pada adanya saluran yang mengarah ke area persawahan di sekitar lokasi pabrik.

Pihak perusahaan menyebut saluran tersebut diperuntukkan bagi aliran air hujan. Meski demikian, DLH tetap meminta agar saluran itu ditutup karena terdapat risiko luapan dari bak penampungan limbah ketika curah hujan tinggi.

Temuan itu mungkin terlihat sederhana. Tetapi dalam perspektif lingkungan hidup, justru di titik-titik seperti inilah sering kali persoalan besar bermula.

Pencemaran Tidak Selalu Dimulai dari Limbah yang Terlihat

Dalam banyak kasus lingkungan, pencemaran tidak selalu diawali dengan limbah berwarna hitam pekat atau berbau menyengat.

Sering kali pencemaran berawal dari celah kecil dalam sistem pengelolaan limbah. Saluran darurat, kebocoran kolam penampungan, luapan saat hujan, hingga pengelolaan yang tidak sesuai standar dapat menjadi pintu masuk bahan pencemar ke lingkungan sekitar.

Karena itu, keberadaan IPAL saja tidak otomatis menjadi jaminan bahwa lingkungan telah terlindungi sepenuhnya.

Yang lebih penting adalah memastikan apakah sistem tersebut benar-benar bekerja efektif dalam berbagai kondisi, termasuk saat musim hujan dan ketika kapasitas produksi meningkat.

Sawah dan Air Adalah Aset Strategis

Bagi masyarakat pedesaan, persoalan lingkungan bukan sekadar urusan ekologi. Ia berkaitan langsung dengan ekonomi keluarga dan ketahanan pangan.

Air yang tercemar berpotensi memengaruhi kualitas tanah, produktivitas tanaman, hingga kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Jika pencemaran benar-benar terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini. Kerusakan kualitas tanah dan sumber air dapat berlangsung bertahun-tahun, bahkan setelah sumber pencemarnya dihentikan.

Karena itu, langkah DLH untuk mengambil sampel air dan melakukan pengujian laboratorium merupakan tahapan penting yang harus diapresiasi.

Dalam isu lingkungan, fakta ilmiah harus menjadi dasar utama pengambilan keputusan, bukan asumsi maupun opini.

Prinsip Kehati-hatian Harus Dikedepankan

Dalam hukum lingkungan dikenal prinsip precautionary principle atau prinsip kehati-hatian.

Prinsip ini mengajarkan bahwa ketika terdapat potensi ancaman terhadap lingkungan, tindakan pencegahan harus dilakukan meskipun bukti ilmiah belum sepenuhnya lengkap.

Artinya, sebelum hasil laboratorium keluar, langkah pencegahan seperti penutupan saluran yang berpotensi menjadi jalur luapan limbah merupakan tindakan yang masuk akal dan bertanggung jawab.

Lebih baik mencegah pencemaran daripada mengobati kerusakan yang sudah terjadi.

Industri Penting, Lingkungan Juga Penting

Di sisi lain, penting untuk menjaga objektivitas.

Sampai saat ini belum ada hasil laboratorium yang menyatakan bahwa CV Surya Samudra terbukti mencemari lingkungan. Karena itu, publik juga harus menghormati asas keadilan dan tidak terburu-buru menjatuhkan vonis sosial kepada perusahaan.

Industri memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Namun pembangunan ekonomi tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan lingkungan.

Keduanya harus berjalan beriringan.

Perusahaan yang patuh terhadap regulasi lingkungan justru akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat dari masyarakat sekitar.

Menunggu Hasil Uji Laboratorium

Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan DLH Jombang yang akan mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium.

Hasil uji tersebut akan menjadi penentu apakah dugaan pencemaran memiliki dasar ilmiah atau tidak.

Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup.

Sebaliknya, apabila hasil pengujian menunjukkan tidak ada pencemaran, maka informasi tersebut juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak berkembang menjadi stigma yang merugikan.

Pada akhirnya, kasus di Pulorejo bukan hanya soal satu pabrik garam atau satu saluran air yang mengarah ke sawah. Ini adalah pengingat bahwa pembangunan yang sehat harus bertumpu pada tiga hal sekaligus: kepastian hukum, tanggung jawab lingkungan, dan keterbukaan kepada masyarakat.

Karena ketika sawah, air, dan kesehatan warga dipertaruhkan, kewaspadaan bukanlah sikap berlebihan. Ia adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan bersama. (Red)