Gedung Koperasi Merah Putih: Antara Ambisi Ketahanan Pangan dan Polemik Anggaran di Akar Rumput
BOJONEGORO– Di tengah ambisi pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebuah polemik justru mencuat di berbagai pelosok daerah, termasuk di Jawa Timur. Warga desa dan warganet di media sosial belakangan ramai mempertanyakan wujud fisik gedung KDMP yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran jumbo yang digelontorkan dari APBN.
Berdasarkan data yang dihimpun, setiap unit gedung KDMP mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 1,658 miliar. Dengan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas seluas 20 x 30 meter persegi yang digadang-gadang mampu menjadi pusat ekonomi desa, lengkap dengan area toko, klinik, gudang pupuk, hingga ruang penyimpanan dingin (*cold storage*).
Celah di Balik Dinding Seng
Namun, fakta di lapangan tidak selalu tampak megah. Di Desa Pacul dan Desa Sembung, Bojonegoro, misalnya, warga menyoroti bahwa sebagian bangunan gerai KDMP justru didominasi material yang tampak ringan, seperti seng. Bagi sebagian warga, penggunaan material yang terkesan “semi-permanen” dengan harga miliaran rupiah memicu tanda tanya besar soal transparansi anggaran.
“Jika dilihat sekilas, materialnya terkesan tidak mencerminkan angka Rp 1,6 miliar. Kami berharap ini benar-benar bisa bermanfaat, tapi kalau melihat kondisinya, wajar jika muncul rasa penasaran dari masyarakat,” ujar salah satu warga desa.
Jawaban dari Pihak Pengelola
Menanggapi keriuhan di media sosial, PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pengelola proyek memberikan klarifikasi. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI pada November 2025 lalu, pihak pengelola menegaskan bahwa angka Rp 1,6 miliar bukanlah semata-mata biaya untuk semen dan bata gedung.
“Anggaran tersebut adalah rata-rata nasional yang mencakup aspek kompleks. Kami mengejar target waktu yang sangat ketat untuk ribuan lokasi. Selain itu, biaya ini sudah mencakup pengadaan fasilitas operasional mulai dari unit *cold storage* hingga kendaraan pengangkut logistik seperti truk dan motor roda tiga,” jelas perwakilan pihak pengelola dalam forum tersebut.
Pihak pengelola juga menekankan bahwa faktor geografis sangat memengaruhi biaya. “Membangun di Jawa tentu berbeda biayanya dengan di wilayah terpencil di luar pulau. Anggaran Rp 1,6 miliar itu sudah termasuk biaya logistik pengiriman material ke titik-titik yang sulit dijangkau,” tambahnya.
Pengawasan Menjadi Kunci
Polemik ini pun sampai ke meja parlemen. Sejumlah anggota DPR RI menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap proyek strategis ini. Fokus pengawasan tidak hanya pada sisi fisik bangunan, tetapi pada fungsi integrasi yang dijanjikan. Legislator mengingatkan bahwa keberhasilan KDMP bukan ditentukan oleh seberapa megah gedungnya, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi petani dalam menyerap hasil panen dan menstabilkan harga pangan di desa.
Hingga saat ini, program KDMP masih terus berjalan di berbagai wilayah di Kediri, Nganjuk, hingga Jombang. Publik kini menunggu pembuktian nyata dari fungsi operasional koperasi tersebut. Apakah nantinya gedung-gedung dengan “dinding seng” ini benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, ataukah justru menjadi catatan evaluasi bagi kebijakan pembangunan infrastruktur pedesaan ke depan.
Sumber Referensi:
Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (November 2025):* Link/Dokumen Terkait di situs dpr.go.id
*Data Anggaran APBN terkait Program Ketahanan Pangan (Kemenko Pangan/Kementerian terkait):* Informasi Transparansi Anggaran
