Di Balik Logo dan Bendera Partai: Ketika Politik Indonesia Masih Bergantung pada Sosok Elite

Suatu ketika, seorang ilmuwan politik pernah berkelakar bahwa cara termudah membaca kekuatan partai politik di Indonesia bukanlah dengan melihat ideologi yang tertulis dalam anggaran dasarnya, melainkan dengan melihat siapa tokoh yang berdiri di belakangnya.

Kelakar itu tampaknya masih relevan hingga hari ini.

Di tengah perdebatan mengenai kualitas demokrasi Indonesia, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hasyim Asy’ari, mengingatkan bahwa sebagian besar partai politik Indonesia masih memiliki karakter elite-personal. Artinya, eksistensi partai sangat bergantung pada figur pendiri, pemimpin, atau elite utama yang menopangnya.

Partai belum sepenuhnya menjadi organisasi modern yang berdiri di atas sistem, melainkan masih bertumpu pada kekuatan individu.

“Karakter parpol di Indonesia masih elite-personal, yaitu masih bergantung kepada elite yang membentuk atau memimpin partai tersebut dan organisasi partai dikelola oleh sedikit orang yang dekat dengan elite itu,” tulis Hasyim dalam catatan reflektifnya mengenai perkembangan partai politik Indonesia.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan akademis. Dampaknya dapat terlihat secara nyata dalam perjalanan sejumlah partai politik nasional.

Ketika tokoh sentral melemah, keluar, atau tersingkir dari lingkar kekuasaan partai, organisasi sering kali mengalami guncangan serius.

Ketika Partai Kehilangan Penyangga Utama

Hasyim mencontohkan pengalaman PPP yang gagal mempertahankan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024.

Menurutnya, dinamika internal pasca-tersingkirnya Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum menjadi salah satu peristiwa penting yang layak dicermati.

Di kalangan internal partai, Suharso dikenal bukan hanya sebagai pimpinan politik, tetapi juga salah satu penopang utama sumber daya partai.

Kasus semacam itu menunjukkan bahwa keberlangsungan organisasi sering kali masih sangat bergantung pada individu tertentu.

Situasi tersebut mengingatkan pada kritik yang disampaikan oleh Yudi Latif dalam manifesto politiknya yang terbit pada peringatan Hari Lahir Pancasila.

Menurut Yudi, partai-partai politik Indonesia semakin kehilangan karakter ideologis yang membedakan satu sama lain.

“Partai kehilangan fungsi sebagai wahana perjuangan ideologis dan perlahan berubah menjadi instrumen kompetisi elite.”

Dalam pandangan Yudi, partai yang seharusnya menjadi sarana representasi rakyat justru kerap berubah menjadi arena perebutan pengaruh antarkelompok elite.

Partai Sebagai Korporasi Politik

Jika dahulu partai dipahami sebagai organisasi kader, kini sebagian pengamat melihat gejala baru.

Hasyim menyebut banyak partai mulai dibaca seperti sebuah korporasi.

Di dalamnya terdapat “pemilik saham” yang mengendalikan arah partai dan ada pula “manajemen” yang menjalankan operasional politik sehari-hari.

Dalam analogi tersebut, elite utama berperan layaknya komisaris, sementara para pengurus menjalankan fungsi seperti direksi perusahaan.

Pembacaan ini mungkin terdengar sinis, namun sulit diabaikan ketika melihat kuatnya dominasi elite tertentu dalam proses pengambilan keputusan partai.

Fenomena ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa regenerasi kepemimpinan berjalan lambat.

Di banyak partai besar, posisi ketua umum bertahan dalam waktu sangat panjang.

Nama-nama seperti Megawati Soekarnoputri, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Surya Paloh menjadi contoh bagaimana kepemimpinan partai cenderung terpusat pada figur yang sama dalam jangka panjang.

Akibatnya, kaderisasi sering berjalan di tempat.

Pergantian elite menjadi sulit karena struktur partai dibangun untuk menopang figur yang sedang berkuasa.

Golkar dan PKS: Pengecualian?

Di antara partai-partai besar nasional, Hasyim melihat ada pengecualian yang menarik.

Menurutnya, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera relatif lebih berhasil membangun organisasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu figur tertentu.

Golkar telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan tanpa menimbulkan perpecahan besar.

PKS juga dikenal memiliki mekanisme kaderisasi dan suksesi yang lebih terinstitusionalisasi dibanding banyak partai lain.

Meski demikian, kedua partai tersebut tetap menghadapi tantangan yang sama: bagaimana menjaga konsistensi organisasi dalam sistem politik yang semakin pragmatis.

Hilangnya Sekat Ideologi

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah semakin kaburnya identitas ideologis partai.

Pada masa awal kemerdekaan hingga era Demokrasi Parlementer, masyarakat relatif mudah membedakan orientasi politik masing-masing partai.

Menurut pemetaan ilmuwan politik Australia, Herbert Feith dan Lance Castles, spektrum politik Indonesia tahun 1945-1965 terbagi cukup jelas.

PNI mewakili kelompok abangan-priyayi.

PKI mewakili abangan-wong cilik.

Masyumi merepresentasikan santri-priyayi.

NU mewakili santri-wong cilik.

Sementara itu, ilmuwan politik UGM, Riswandha Imawan, pernah memperkirakan bahwa dalam jangka panjang partai-partai Indonesia akan mengerucut pada enam karakter utama: nasionalis moderat, nasionalis radikal, agama moderat, agama radikal, sosialis moderat, dan sosialis radikal.

Namun prediksi tersebut tampaknya tidak terwujud sepenuhnya.

Hari ini hampir semua partai mengidentifikasi diri sebagai partai nasionalis-religius.

Perbedaan ideologis menjadi semakin samar.

Di atas kertas mereka berbeda, tetapi dalam praktik ekonomi dan pembangunan banyak yang menjalankan orientasi kebijakan yang serupa.

Hal inilah yang juga dikritik Yudi Latif.

“Hampir seluruh partai mengusung jargon ideologis serupa. Perbedaan yang muncul lebih sering berkaitan dengan figur, jaringan kekuasaan, serta konfigurasi kepentingan elite dibandingkan perbedaan visi yang mendasar mengenai arah negara.”

Krisis Representasi

Ketika ideologi memudar dan partai semakin bertumpu pada figur, pertanyaan yang muncul adalah siapa sebenarnya yang diwakili partai?

Bagi Yudi Latif, persoalan terbesar demokrasi Indonesia bukan kurangnya pemilu, melainkan melemahnya representasi.

“Rakyat memang memilih, tetapi tidak selalu merasa terwakili.”

Petani hadir saat pemilu, tetapi tidak selalu hadir dalam perumusan kebijakan pertanian.

Buruh memilih wakil rakyat, tetapi sering merasa aspirasinya hilang dalam kompromi politik.

Guru, nelayan, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, hingga masyarakat adat mengalami kegelisahan serupa.

Karena itulah Yudi menawarkan gagasan representasi fungsional, yakni model yang memungkinkan kelompok-kelompok sosial memiliki saluran representasi langsung berdasarkan profesi dan fungsi sosial mereka.

Gagasan tersebut memang masih berupa wacana. Namun kemunculannya menunjukkan adanya keresahan yang semakin luas terhadap kualitas representasi politik saat ini.

Mencari Bahasa Baru Demokrasi

Di atas kertas, Indonesia memiliki banyak partai politik. Namun banyaknya partai belum tentu berarti banyaknya pilihan ideologis.

Ketika sebagian besar partai bergerak dalam spektrum yang hampir sama, ketika regenerasi tersendat oleh dominasi elite, dan ketika rakyat merasa semakin jauh dari wakilnya, maka pertanyaan mengenai masa depan sistem kepartaian menjadi sulit dihindari.

Apakah partai-partai Indonesia masih dapat bertransformasi menjadi organisasi modern yang berbasis kader dan gagasan?

Ataukah justru Indonesia memerlukan bentuk representasi baru sebagaimana yang ditawarkan Yudi Latif melalui konsep Demokrasi Fungsional Pancasila?

Belum ada jawaban pasti.

Namun satu hal yang semakin jelas: tantangan demokrasi Indonesia hari ini bukan sekadar soal siapa yang menang dalam pemilu, melainkan bagaimana memastikan kekuasaan benar-benar mewakili rakyat, bukan sekadar memperpanjang umur politik para elite. (Puj)