Rendahnya Kesadaran Politik dan Manipulasi oleh Elit Penguasa

Kesadaran politik yang rendah di kalangan masyarakat dapat menyebabkan mereka lebih rentan terhadap manipulasi oleh elit penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Fenomena ini dapat diamati melalui berbagai indikator seperti tingkat partisipasi politik, pemahaman terhadap proses politik, serta keterpaparan terhadap informasi politik yang benar. Berikut adalah beberapa data dan temuan yang mendukung pernyataan tersebut di Indonesia.

1. Tingkat Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi politik masyarakat sering kali digunakan sebagai indikator kesadaran politik. Partisipasi politik yang rendah menunjukkan kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

• Pemilu 2019: Meskipun partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 meningkat menjadi 81%, ada daerah-daerah dengan partisipasi yang jauh lebih rendah, mencerminkan variasi kesadaran politik di berbagai wilayah .
• Pilkada 2020: Partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 rata-rata mencapai sekitar 76%. Namun, tingkat partisipasi yang rendah di beberapa daerah menjadi perhatian, seperti di Surabaya yang hanya mencapai 53% .

2. Pemahaman terhadap Proses Politik

Pemahaman yang kurang terhadap proses politik dan hukum yang mengatur pemilu membuat masyarakat lebih mudah dimanipulasi.

• Survei LIPI 2018: Menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% responden yang mengaku memahami proses pemilu dengan baik, sementara sisanya memiliki pemahaman yang minim atau tidak tahu sama sekali .
• Indeks Demokrasi Indonesia 2019: Menunjukkan bahwa tingkat pemahaman politik masyarakat masih rendah, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan mereka dengan pendidikan rendah .

3. Pengaruh Media dan Informasi

Keterpaparan terhadap informasi yang benar dan kredibel sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik. Media sering menjadi alat bagi elit penguasa untuk menyebarkan propaganda.

• Laporan Kemkominfo 2019: Menunjukkan bahwa 64% masyarakat Indonesia sering menerima berita hoaks, terutama terkait politik. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi digital dan politik, membuat masyarakat mudah termanipulasi oleh informasi palsu .
• Survei Katadata 2020: Hanya 30% responden yang menyatakan bahwa mereka memverifikasi informasi politik yang mereka terima, sementara sisanya cenderung menerima informasi secara mentah-mentah tanpa pengecekan lebih lanjut .

4. Pengaruh Elit Politik

Elit politik yang berkuasa sering kali menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi masyarakat demi mempertahankan kekuasaan mereka.

• Kasus Politik Uang: Dalam Pemilu 2019, Bawaslu mencatat 9.935 dugaan pelanggaran politik uang, yang menunjukkan bagaimana elit politik menggunakan kekuatan finansial untuk mempengaruhi pilihan rakyat yang kurang sadar politik .
• Pengaruh Tokoh Masyarakat: Banyak pemilih yang memilih berdasarkan rekomendasi dari tokoh masyarakat atau pemimpin agama tanpa mengevaluasi program atau kapabilitas calon secara mandiri .

5. Indikator Sosial-Ekonomi

Kesadaran politik sering kali terkait dengan kondisi sosial-ekonomi. Masyarakat dengan pendidikan dan pendapatan rendah cenderung memiliki kesadaran politik yang rendah.

• BPS 2019: Menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik lebih rendah di kalangan masyarakat dengan pendidikan rendah (SD dan SMP) dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan tinggi (S1 ke atas) .
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019: Daerah dengan IPM rendah cenderung memiliki kesadaran politik yang rendah, membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi politik .

Data dan temuan di atas menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran politik di kalangan masyarakat Indonesia membuat mereka lebih mudah dimanipulasi oleh elit penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Untuk meningkatkan kesadaran politik, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil untuk menyediakan pendidikan politik yang memadai dan mendorong partisipasi politik yang aktif dan kritis.

Sumber Referensi:

1. KPU, “Laporan Partisipasi Pemilu 2019.”
2. Bawaslu, “Evaluasi Partisipasi Pemilih Pilkada 2020.”
3. LIPI, “Survei Pemahaman Pemilu 2018.”
4. BPS, “Indeks Demokrasi Indonesia 2019.”
5. Kemkominfo, “Laporan Penerimaan Hoaks 2019.”
6. Katadata, “Survei Literasi Politik 2020.”
7. Bawaslu, “Laporan Pelanggaran Politik Uang Pemilu 2019.”
8. SMRC, “Pengaruh Tokoh Masyarakat dalam Pemilu.”
9. BPS, “Laporan Sosial Ekonomi 2019.”
10. BPS, “Indeks Pembangunan Manusia 2019.”