Kediri: Ketika Kecepatan Pembangunan Berlari, Masalah Kota Berusaha Mengejar
Oleh: Redaksi
“Pembangunan harus cepat, tepat, dan berdampak.”
Kalimat itu terdengar indah. Seindah baliho yang berdiri tegak di pinggir jalan. Seindah taman kota yang rapi saat difoto dari sudut terbaik. Seindah laporan capaian yang disusun menjelang rapat evaluasi.
Di Kota Kediri, pesan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Vinanda Prameswati dalam apel pagi. Pesannya sederhana: pemerintah harus hadir lebih cepat, lebih responsif, dan hasilnya harus dirasakan masyarakat.
Masalahnya, masyarakat juga punya pesan sederhana.
“Kalau bisa cepat, kenapa masih ada yang lambat?”
Pertanyaan itu mungkin muncul ketika warga melihat tumpukan sampah yang sempat menggunung selama beberapa hari akibat akses menuju TPA terhambat. Sampah ternyata tidak bisa membaca slogan pembangunan. Ia tetap menumpuk meski pemerintah sudah bergerak cepat.
Di sisi lain, Kota Kediri memang memiliki prestasi yang patut diapresiasi. Indeks Pelayanan Publik memperoleh predikat A dan masuk 21 besar nasional. Itu bukan pencapaian kecil. Artinya banyak layanan publik yang dinilai berjalan baik.
Namun kehidupan warga sering kali tidak diukur dengan indeks.
Warga tidak bangun pagi sambil berkata:
“Hari ini saya bahagia karena nilai IPP kota saya 4,66.”
Yang mereka rasakan adalah jalan yang dilalui, sampah yang diangkut, air yang mengalir, pekerjaan yang tersedia, dan biaya hidup yang harus dibayar setiap bulan.
Di sinilah pembangunan sering terjebak dalam paradoks.
Data berbicara tentang kemajuan.
Masyarakat berbicara tentang kenyataan.
Laporan mengatakan pelayanan prima.
Warga bertanya kapan antrean selesai.
Pejabat berbicara tentang sinergi lintas sektor.
Masyarakat berharap antarinstansi tidak saling melempar tanggung jawab.
Dalam banyak kota di Indonesia, termasuk Kediri, masalah terbesar sebenarnya bukan kurangnya program. Yang berlimpah justru program.
Setiap tahun lahir program baru.
Nama baru.
Logo baru.
Tagline baru.
Launching baru.
Tetapi terkadang lubang lama masih setia menunggu pengendara yang lewat.
Kita hidup di zaman ketika pembangunan sering dinilai dari seberapa cepat proyek dimulai, bukan seberapa lama manfaatnya bertahan.
Akibatnya, masyarakat kadang menyaksikan fenomena unik:
Taman dibangun.
Taman rusak.
Taman diperbaiki.
Taman diresmikan lagi.
Lalu siklus pembangunan berputar seperti musim.
Yang berubah hanya warna spanduk.
Yang tetap adalah harapan masyarakat.
Hakikat pembangunan sesungguhnya bukan tentang berapa banyak proyek selesai, melainkan berapa banyak masalah selesai.
Karena masyarakat tidak tinggal di laporan kinerja.
Masyarakat tinggal di kota yang nyata.
Mereka tidak hidup di dalam presentasi PowerPoint.
Mereka hidup di antara jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, TPS, dan ruang publik.
Maka jika pembangunan memang harus cepat, tepat, dan berdampak, ukuran keberhasilannya sederhana:
Apakah warga semakin mudah hidup?
Ataukah hanya semakin sering mendengar kata “pembangunan”?
Sebab kota yang baik bukan kota yang paling sering berbicara tentang kemajuan.
Melainkan kota yang membuat warganya tidak perlu lagi membicarakan masalah yang sama setiap tahun. (Ay)





