“Guru TK Kena Tipu, Harus Lapor Sendiri: Dinas Tersentuh Tapi Tidak Terlibat”
NGANJUK –
Di sebuah negeri yang konon menjunjung tinggi pendidikan anak usia dini, ironi itu kini mengalun syahdu di Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 21 guru Taman Kanak-Kanak, yang sejatinya menjadi ujung tombak pembentukan karakter generasi bangsa, justru harus belajar pahitnya hidup—bukan dari pelatihan guru, tapi dari dugaan penipuan yang menyasar mereka.
Kisah ini bermula dari janji-janji manis seputar insentif dan administrasi, yang belakangan justru terasa seperti mata pelajaran baru: Ilmu Ketertipuan Dasar. Para guru diduga ditarik iuran oleh Kepala TK Wates, yang statusnya adalah non-PNS di bawah Yayasan Pertiwi. Alih-alih mendapat pembinaan, mereka justru berhadapan dengan tagihan dan pertanyaan—bukan jawaban.
Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk melalui Kadisdik pun angkat suara. Dengan nada tegas namun bernuansa ‘tanggung jawab terbatas’, beliau menyatakan:
“Kalau memang ada oknum yang bermain, ya silakan dilaporkan.”
Sebuah kalimat yang seolah memindahkan beban investigasi dari institusi resmi ke pundak para guru yang sudah cukup lelah memikirkan metode pembelajaran daring dan printilan LKA.
Tak hanya itu, Dinas bahkan menunjukkan langkah konkret:
“Jika terbukti benar, maka dinas akan memberhentikan sementara kepala sekolah TK Wates untuk menyelesaikan permasalahan ini.”
Sementara?
Karena tampaknya penyelesaian masalah tidak membutuhkan kejelasan struktural, cukup jeda waktu agar semua mereda seperti air yang tenang—meski di bawahnya arus masih deras.
Tak heran jika di ruang-ruang guru kini, alih-alih menyusun rencana pembelajaran tematik, para pendidik ini lebih sering berdiskusi tentang cara membuat laporan ke polisi atau surat pengaduan ke dinas. Pendidikan karakter memang penting, tapi rasanya mereka sedang mendapat pelajaran langsung tentang sistem dan birokrasi.
Satu hal yang pasti, Nganjuk kini memiliki kurikulum tersembunyi:
Bagaimana menjadi guru yang tidak hanya sabar mengajar, tapi juga kuat menghadapi tipu daya dan sistem yang… pasif.
Karena pada akhirnya, di negeri para birokrat ini, pendidikan bukan hanya soal mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga soal bertahan agar tak ikut-ikutan ‘dibina’.
