Jakarta, edu-politik.com – Fenomena “gila hormat” di kalangan pejabat Indonesia telah menjadi salah satu isu yang kerap memicu perdebatan publik. Banyak yang menganggap bahwa sebagian pejabat lebih fokus pada penghormatan, seremoni, dan pujian dibandingkan pada tugas utama mereka sebagai pelayan masyarakat.
Fenomena Gila Hormat: Sebuah Kenyataan
Kecenderungan pejabat untuk mengutamakan kehormatan terlihat dari berbagai contoh. Misalnya, seremoni pelantikan pejabat sering kali diwarnai dengan dekorasi mewah, protokol ketat, dan penyambutan berlebihan. Bahkan, kunjungan kerja yang seharusnya sederhana kerap berubah menjadi parade penghormatan, lengkap dengan karangan bunga, iringan kendaraan, dan pidato panjang yang tidak esensial.
Salah satu contoh nyata adalah kunjungan pejabat ke daerah yang terkena bencana. Alih-alih langsung terjun memberikan solusi, beberapa pejabat malah fokus pada penyambutan, dokumentasi, atau memamerkan kehadiran mereka di media sosial. Warga yang terdampak bencana sering kali hanya menjadi penonton dari panggung penghormatan tersebut.
Dampak Negatif pada Pelayanan Publik
Fenomena ini berdampak buruk pada pelayanan publik. Ketika pejabat lebih mementingkan penghormatan dan seremoni, energi dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk bekerja efektif justru terbuang sia-sia. Akibatnya, masalah-masalah masyarakat sering kali terabaikan.
Dr. Taufik Rahman, seorang pengamat sosial, mengatakan, “Gila hormat ini bukan hanya soal budaya individu, tetapi juga soal sistem yang memungkinkan penghormatan berlebihan menjadi standar. Ketika pejabat merasa harus dihormati, mereka cenderung kehilangan esensi bahwa mereka adalah pelayan rakyat.”
Contoh Perubahan Positif
Namun, ada pula pejabat yang memberikan contoh baik. Seperti Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (saat menjabat), yang lebih memilih terjun langsung ke lapangan tanpa seremoni berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pada pelayanan nyata bisa menjadi cara untuk mengubah paradigma.
Solusi untuk Mengatasi Fenomena Gila Hormat
Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan perubahan budaya birokrasi dan sistem nilai di masyarakat. Edukasi tentang peran pejabat sebagai pelayan publik harus terus disosialisasikan. Selain itu, masyarakat juga harus berani mengkritik secara konstruktif dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka.
Fenomena gila hormat ini menjadi pengingat bahwa pejabat yang baik adalah mereka yang bekerja untuk rakyat, bukan mereka yang hanya mencari sanjungan dan penghormatan.
Penulis: ahza
Editor: salim
edu-politik.com
(Foto: Ilustrasi pejabat dalam seremoni besar dengan warga yang terlihat terabaikan di latar belakang)
