Bantahan Petani Terhadap Klaim DPRD Nganjuk: Isu Kemiskinan Petani Padi Masih Membelenggu
Nganjuk, Jawa Timur – Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk gencar memperjuangkan nasib petani padi di wilayah tersebut, masalah kemiskinan yang masih membelit petani sepertinya belum sepenuhnya mendapat perhatian serius. DPRD Nganjuk mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk menggelar hearing bersama Bulog dan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk untuk membahas penyerapan gabah padi. Namun, banyak petani yang meragukan dampak nyata dari langkah-langkah tersebut terhadap kehidupan mereka.
Salah satu petani padi, Ahmad (45), warga Kecamatan Ngetos, menyampaikan ketidakpuasannya. “Kami sering mendengar janji-janji ini, namun kenyataannya harga gabah di tingkat petani tetap saja rendah. Kadang kami bahkan terpaksa menjual gabah dengan harga yang sangat murah karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya. Ahmad mengungkapkan bahwa meskipun ada program pemerintah untuk membantu penyerapan gabah, harga yang ditawarkan oleh Bulog atau pembeli sering kali tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk bertani, seperti biaya pupuk, benih, dan tenaga kerja.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, angka kemiskinan di desa-desa pertanian tetap tinggi. Pada tahun 2023, BPS mencatat bahwa sekitar 18% dari total penduduk Nganjuk masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan mayoritas berasal dari kalangan petani. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tantangan struktural dalam sektor pertanian masih sangat besar.
Menurut Wito (52), petani lainnya dari Desa Tanjung, solusi yang ditawarkan belum menyentuh akar masalah. “Kami tidak hanya membutuhkan program penyerapan gabah, tetapi juga akses yang lebih baik ke modal, pelatihan teknologi pertanian, dan pasar yang lebih stabil. Tanpa itu, kami akan terus terjebak dalam kemiskinan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk memang telah mengupayakan beberapa program bantuan seperti subsidi pupuk dan program pembinaan bagi petani. Namun, banyak petani merasa bahwa bantuan tersebut belum cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, kondisi alam yang sering tidak menentu, serta ketergantungan pada harga pasar yang fluktuatif, menjadi tantangan tambahan yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan semata.
Sejumlah petani juga menyarankan agar DPRD Nganjuk lebih fokus pada perbaikan sistem distribusi hasil pertanian, memperbaiki infrastruktur irigasi, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian mereka. Hal ini dianggap penting agar hasil pertanian tidak hanya diserap oleh tengkulak atau Bulog dengan harga yang tidak adil.
Sebagai tambahan, penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada kesejahteraan petani mengungkapkan bahwa kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern dan permodalan menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas petani di Nganjuk. Petani yang masih bergantung pada metode tradisional dan kesulitan mendapatkan modal untuk pembelian alat dan bibit berkualitas tinggi, sering kali terperosok dalam lingkaran kemiskinan.
Di tengah upaya DPRD untuk memberikan solusi, suara petani yang merasakan langsung dampak dari kebijakan ini perlu didengarkan lebih dalam. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi kemiskinan petani, yang tidak hanya berfokus pada penyerapan gabah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar yang adil.
Karena itu, meskipun langkah-langkah DPRD Nganjuk patut diapresiasi, tantangan nyata yang dihadapi petani di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar petani padi benar-benar dapat merasakan kesejahteraan yang berkelanjutan.
