edu-politik.com – Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “Sing ora jabat opo-opo ae yo gila hormat” semakin sering kita dengar di tengah masyarakat. Ungkapan ini merujuk pada individu yang, meskipun tidak memiliki jabatan atau wewenang formal, tetap menuntut penghormatan berlebihan dari orang lain. Fenomena ini tidak hanya menjadi bahan pembicaraan, tetapi juga cerminan dari persoalan sosial dan pendidikan yang perlu diatasi.
Budaya Patriarki dan Hierarki Sosial
Salah satu penyebab fenomena ini adalah budaya hierarki sosial yang masih kuat di Indonesia. Dalam masyarakat kita, penghormatan sering kali tidak didasarkan pada pencapaian, melainkan pada usia, status sosial, atau bahkan anggapan personal. Ini menciptakan pola pikir bahwa penghormatan adalah sesuatu yang harus diterima secara otomatis, bukan sesuatu yang perlu diperoleh melalui tindakan nyata.
Contohnya, di banyak komunitas, orang yang lebih tua atau yang pernah memegang jabatan sering merasa berhak diperlakukan secara istimewa, bahkan ketika kontribusinya terhadap masyarakat sudah tidak signifikan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa sikap ini justru menciptakan jarak sosial dan dapat mengurangi rasa hormat yang tulus dari orang lain.
Kurangnya Pendidikan Karakter
Fenomena “gila hormat” juga bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan kita. Pengajaran tentang kesadaran diri, empati, dan penghormatan timbal balik sering kali terabaikan. Akibatnya, banyak individu tumbuh dengan pemahaman yang salah tentang arti sebenarnya dari penghormatan.
Seharusnya, penghormatan diajarkan sebagai sesuatu yang diperoleh melalui sikap, integritas, dan kontribusi, bukan sekadar status atau usia. Sebagai contoh, seorang guru yang dihormati oleh murid-muridnya bukan hanya karena gelarnya, tetapi karena kemampuannya membimbing dan memberi inspirasi.
Efek Negatif dan Contoh Nyata
Perilaku gila hormat sering menimbulkan konflik, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun organisasi. Misalnya, dalam sebuah komunitas RT, seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai ketua sering masih menuntut perlakuan istimewa, meskipun kontribusinya sudah minim. Hal ini dapat memicu ketegangan dengan anggota lain yang merasa perlakuan tersebut tidak adil.
Di tempat kerja, perilaku serupa dapat merusak suasana kerja. Seorang mantan atasan yang tidak lagi menjabat, tetapi terus menuntut penghormatan berlebihan dari karyawan, justru menciptakan suasana tidak nyaman dan menghambat produktivitas.
Solusi: Penghormatan yang Berbasis Nilai dan Kontribusi
Untuk mengatasi fenomena ini, dibutuhkan pendekatan berbasis pendidikan dan perubahan budaya. Pendidikan karakter di sekolah harus menekankan pentingnya penghormatan yang timbal balik. Guru dan orang tua harus menjadi teladan dalam menunjukkan bahwa penghormatan adalah sesuatu yang diberikan berdasarkan nilai dan kontribusi, bukan sekadar tuntutan.
Dalam kehidupan bermasyarakat, perlu dibangun budaya yang lebih inklusif dan menghargai kontribusi setiap individu, tanpa memandang status atau jabatan. Penghormatan harus menjadi hasil dari sikap hormat yang tulus, bukan tekanan sosial.
Mengatasi fenomena “gila hormat” adalah tugas bersama yang dimulai dari kesadaran diri. Seperti kata pepatah Jawa, “Ajining diri gumantung ana ing lathi, ajining raga ana ing busana,” yang berarti harga diri seseorang tergantung pada ucapan dan tindakannya, bukan jabatan atau gelar.
Penulis: ridho
Editor: salim
edu-politik.com
