MERUSAK BERJAMAAH?

Ketika Truk Galian Menggerus Jalan Desa, Pemerintah dan Warga Sama-Sama Diam

Oleh: Tim Investigasi

Pagi baru saja menyingsing. Debu beterbangan di sepanjang jalan poros desa. Suara mesin truk bertonase besar memecah kesunyian. Satu per satu kendaraan pengangkut material galian melintas, meninggalkan getaran yang terasa hingga ke rumah-rumah warga.

Di belakang roda-roda raksasa itu, jalan desa perlahan berubah. Aspal yang dulunya mulus kini retak, berlubang, dan bergelombang. Saat musim kemarau, debu mengganggu pernapasan warga. Saat hujan datang, lubang-lubang berubah menjadi kubangan yang mengancam keselamatan pengendara.

Namun ada satu hal yang lebih menarik daripada kerusakan jalan itu sendiri: semua orang seolah tahu penyebabnya, tetapi tidak ada yang sungguh-sungguh bertindak.

Jalan Desa Bukan Dirancang untuk Beban Industri

Secara teknis, sebagian besar jalan desa dan jalan poros desa dibangun untuk melayani mobilitas masyarakat setempat, kendaraan pribadi, kendaraan pertanian, atau angkutan ringan.

Ketika jalan yang dirancang untuk beban terbatas digunakan secara terus-menerus oleh truk pengangkut material galian dengan muatan berat, umur jalan otomatis menurun drastis.

Prinsip ini bukan sekadar pendapat, melainkan fakta dalam teknik transportasi dan konstruksi jalan. Semakin besar beban sumbu kendaraan, semakin cepat struktur jalan mengalami kerusakan.

Akibatnya mudah ditebak:

• Aspal retak dan pecah.
• Permukaan jalan bergelombang.
• Muncul lubang-lubang yang membahayakan.
• Biaya pemeliharaan meningkat.
• Umur jalan jauh lebih pendek dari perencanaan.

Ironisnya, kondisi tersebut sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Semua Tahu, Tapi Semua Diam

Dalam berbagai daerah yang memiliki aktivitas galian C, tambang pasir, batu, tanah urug, atau material konstruksi lainnya, pola yang muncul hampir sama.

Truk-truk melintas setiap hari.

Jalan rusak semakin parah.

Warga mengeluh.

Pemerintah menjanjikan perbaikan.

Beberapa bulan kemudian jalan rusak lagi.

Siklus ini terus berulang.

Pertanyaan yang muncul kemudian sederhana:

Jika penyebab kerusakan diketahui, mengapa persoalan tidak pernah benar-benar selesai?

Siapa yang Menikmati Keuntungan, Siapa yang Menanggung Kerugian?

Aktivitas galian tentu memiliki manfaat ekonomi.

Ada tenaga kerja yang terserap.

Ada perputaran uang.

Ada pembangunan yang membutuhkan material.

Namun persoalannya muncul ketika keuntungan ekonomi dinikmati oleh sebagian pihak, sementara biaya kerusakan ditanggung oleh masyarakat luas.

Warga harus memperbaiki kendaraan yang rusak akibat jalan berlubang.

Pengendara motor menghadapi risiko kecelakaan.

Anak sekolah harus melewati jalan yang tidak aman.

Pemerintah harus mengeluarkan anggaran perbaikan dari uang publik.

Dengan kata lain, keuntungan bersifat privat, sedangkan kerugian menjadi beban sosial.

Pembiaran yang Menjadi Budaya

Dalam banyak kasus, persoalan bukan lagi soal kerusakan jalan semata.

Masalah yang lebih besar adalah budaya pembiaran.

Pemilik usaha merasa aktivitasnya sudah biasa.

Sopir truk hanya menjalankan pekerjaan.

Pejabat sering beralasan keterbatasan kewenangan.

Masyarakat memilih diam karena takut konflik.

Akhirnya tidak ada pihak yang benar-benar merasa bertanggung jawab.

Kerusakan yang terjadi perlahan berubah menjadi sesuatu yang dianggap normal.

Padahal sesuatu yang sering terjadi belum tentu benar.

Ketika Kerusakan Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Secara moral, kerusakan fasilitas umum tidak mungkin dilepaskan dari tanggung jawab pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan fasilitas tersebut.

Prinsip keadilan sederhana mengatakan bahwa siapa yang memperoleh keuntungan dari suatu aktivitas harus ikut menanggung biaya dampak yang ditimbulkan.

Jika kendaraan berat mempercepat kerusakan jalan, maka harus ada pengawasan, pengendalian muatan, perbaikan berkala, atau bentuk tanggung jawab lainnya.

Tanpa itu, yang terjadi adalah pemindahan beban dari pelaku usaha kepada masyarakat.

Merusak Kok Berjamaah?

Mungkin kalimat ini terdengar satir.

Namun justru di situlah letak persoalannya.

Ketika jalan rusak karena aktivitas yang diketahui banyak pihak, tetapi tidak dicegah.

Ketika warga mengeluh tetapi tidak ada solusi.

Ketika pemerintah mengetahui tetapi lamban bertindak.

Ketika pelaku usaha terus menggunakan jalan tanpa tanggung jawab yang memadai.

Maka kerusakan tersebut tidak lagi menjadi kesalahan satu pihak saja.

Ia berubah menjadi hasil dari pembiaran kolektif.

Bukan karena semua orang ikut merusak secara langsung, melainkan karena terlalu banyak orang memilih diam ketika kerusakan berlangsung di depan mata.

Jalan yang Rusak, Nurani yang Tumpul

Pada akhirnya, persoalan jalan rusak bukan hanya soal aspal yang pecah atau lubang yang menganga.

Ia adalah cermin bagaimana masyarakat memandang kepentingan umum.

Jika fasilitas publik rusak dan semua orang menganggapnya biasa, maka yang sesungguhnya mengalami kerusakan bukan hanya jalan.

Yang ikut rusak adalah rasa tanggung jawab sosial.

Karena jalan desa dibangun dari uang rakyat.

Digunakan oleh rakyat.

Untuk kepentingan rakyat.

Maka ketika jalan itu rusak akibat kepentingan segelintir pihak dan semua memilih diam, pertanyaannya bukan lagi siapa yang merusak.

Melainkan:

Mengapa begitu banyak orang bersedia membiarkan kerusakan itu terjadi?