Di Balik Ambisi Gerai Merah Putih: Menakar Kesejahteraan Pekerja di Tengah Misi Ekonomi Desa
MOJOKERTO — Deretan beras SPHP, minyak goreng rakyat, hingga tabung gas LPG 3 kilogram tertata rapi di dalam Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Aktivitas jual beli berlangsung sebagaimana minimarket modern pada umumnya. Di sejumlah gerai bahkan telah didukung armada distribusi berupa truk, kendaraan pikap, dan kendaraan roda tiga untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Program KDKMP lahir dengan misi besar: memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok, serta meningkatkan perputaran ekonomi lokal melalui model koperasi. Pemerintah menempatkan program ini sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat agar desa memiliki kemandirian usaha dan daya saing yang lebih kuat.
Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mengenai aspek kesejahteraan sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak operasional gerai.
Sejumlah pekerja yang ditemui mengaku menerima penghasilan sekitar Rp1,9 juta per bulan. Nominal tersebut memunculkan diskusi di tengah masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di sejumlah daerah yang nilainya lebih tinggi.
“Pekerjaan kami tidak hanya melayani pembeli. Kami juga membantu pengelolaan stok, pencatatan barang, hingga distribusi komoditas tertentu ketika ada program pemerintah. Tentu kami berharap kesejahteraan pekerja bisa terus ditingkatkan seiring berkembangnya usaha koperasi,” ujar seorang karyawan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Meski demikian, sejumlah pengurus koperasi menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional. Banyak gerai masih berada pada tahap awal operasional sehingga kemampuan keuangan koperasi belum sepenuhnya stabil. Sebagian besar pendapatan masih digunakan untuk memperkuat modal usaha, memperluas jaringan distribusi, dan menjaga keberlanjutan operasional.
Seorang pengurus koperasi menjelaskan bahwa keberhasilan KDKMP tidak hanya diukur dari besaran keuntungan jangka pendek, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri.
“Kami memahami harapan pekerja terkait peningkatan penghasilan. Namun koperasi ini masih dalam tahap pengembangan. Harapannya, ketika volume usaha meningkat, kesejahteraan anggota dan pekerja juga dapat ikut meningkat,” katanya.
Pengamat ekonomi kerakyatan menilai keberhasilan KDKMP memang akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara tujuan sosial dan profesionalisme bisnis. Di satu sisi, koperasi dituntut menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Di sisi lain, keberlanjutan usaha membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan sejahtera.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan sekadar menghadirkan gerai baru, melainkan membangun sistem usaha yang mampu bersaing secara sehat dengan jaringan ritel modern yang telah memiliki manajemen, logistik, teknologi, dan standar ketenagakerjaan yang relatif mapan.
Dari perspektif ketenagakerjaan, aspek upah, jaminan sosial, pelatihan kerja, dan kepastian hubungan kerja menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian. Kesejahteraan pekerja dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan, produktivitas, dan keberlanjutan usaha koperasi.
Di sisi lain, masyarakat desa juga menaruh harapan besar pada keberadaan KDKMP. Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, koperasi diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang memberi manfaat bagi petani, pelaku UMKM, dan warga sekitar.
Pada akhirnya, perjalanan KDKMP masih berada pada fase pembuktian. Ambisi memperkuat ekonomi desa dan membangun kedaulatan distribusi barang merupakan cita-cita yang mendapat dukungan luas. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah gerai yang berdiri atau besarnya aset yang dimiliki, melainkan juga dari sejauh mana manfaat ekonomi tersebut dirasakan oleh para pekerja yang menjalankan roda usaha setiap hari.
Bagi banyak pihak, pertanyaan yang kini mengemuka bukanlah apakah KDKMP mampu berkembang, melainkan bagaimana pertumbuhan itu dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan manusia yang berada di balik kasir, gudang, dan jalur distribusinya. Di sanalah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan ekonomi kerakyatan akan diuji.(Yus)
