Nganjuk ‘Mblesat’ di Layar, Terperosok di Jalan: Menelusuri Jejak Digital Perlawanan Warga di Kolom Komentar
NGANJUK – Di balik layar ponsel yang mengkilap, sebuah unggahan dari akun resmi Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk tampak begitu rapi. Foto-foto dengan saturasi warna yang pas, narasi pembangunan yang optimis, dan slogan “Nganjuk Mblesat” terpampang nyata. Namun, hanya butuh satu kali gulir (scroll) ke bawah untuk menemukan realita yang berbeda 180 derajat.
Kolom komentar, yang seharusnya menjadi ruang apresiasi, berubah wujud menjadi “peta digital lubang jalan” dan “mimbar sarkasme” massal.
Paradoks Slogan dan ‘Jeglongan Sewu’
Istilah “Mblesat” yang digaungkan pemerintah daerah sebagai simbol percepatan pembangunan, tampaknya mengalami pergeseran makna di tangan netizen. Bagi warga yang setiap hari harus berjibaku dengan jalur penghubung antar-kecamatan, “mblesat” bukan lagi berarti melesat cepat, melainkan mblesat (terperosok) ke dalam lubang.
“Jombang mulus, Madiun halus, mlebu Nganjuk langsung njeglong,” tulis salah satu akun dalam nada getir. Komentar ini bukan tanpa alasan. Perbandingan dengan daerah tetangga menjadi bumbu yang paling pedas dalam setiap kritik warga. Nganjuk seolah menjadi “pulau terisolasi” dalam hal kualitas infrastruktur di mata penduduknya sendiri.
Istilah “Wisata Jeglongan Sewu” (Wisata Seribu Lubang) kembali mencuat. Ini adalah bentuk perlawanan simbolik. Ketika warga merasa laporan resminya tidak kunjung dieksekusi, mereka menggunakan senjata paling tajam di era digital: humor gelap dan sarkasme.
Media Sosial: Benteng Terakhir Keluhan Publik
Mengapa warga memilih “menyerang” postingan Kominfo yang mungkin tidak secara langsung mengurusi aspal dan semen?
Seorang pengamat kebijakan publik lokal menilai ini adalah fenomena bottleneck komunikasi. “Ketika saluran birokrasi terasa lambat atau buntu, media sosial adalah satu-satunya panggung di mana suara warga bisa dilihat oleh ribuan orang secara instan. Menyerang akun Kominfo adalah cara warga memaksa pemerintah untuk ‘melihat’ karena Kominfo adalah ‘wajah’ dari pemerintah tersebut,” ungkapnya.
Di kolom komentar tersebut, kita tidak hanya melihat keluhan. Kita melihat data investigatif yang jujur. Warga dengan detail menyebutkan titik-titik lokasi: mulai dari akses menuju daerah wisata, jalan penghubung desa yang bertahun-tahun terlupakan, hingga minimnya penerangan jalan yang mengancam nyawa di malam hari.
Antara Pencitraan dan Kebutuhan Dasar
Investigasi singkat di sepanjang kolom komentar menunjukkan sebuah pola: masyarakat Nganjuk bukannya tidak menghargai prestasi atau seremoni yang diunggah pemerintah. Mereka hanya merasa ada skala prioritas yang terbalik.
“Konten apik, dalane lurik-lurik (jalanannya bergaris-garis rusak),” timpal netizen lain. Kalimat singkat ini merangkum ketegangan antara upaya membangun citra digital (digital branding) dengan pemenuhan hak dasar warga atas infrastruktur yang layak.
Bagi warga, satu aspal yang rata jauh lebih bermakna daripada seribu infografis prestasi.
Ujian Bagi ‘Humas’ Pemerintah
Dinas Kominfo Nganjuk kini berdiri di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus memproduksi konten searah yang berjarak dengan realita, atau mulai menjadikan kolom komentar tersebut sebagai “buku laporan” yang diteruskan secara serius ke dinas terkait seperti PUPR.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang komentar di postingan tersebut belum mereda. Setiap jempol warga yang mengetikkan keluhan adalah alarm bagi pemerintah daerah. Bahwa di era keterbukaan informasi ini, aspal yang rusak tidak bisa lagi ditutupi dengan desain grafis yang menawan.
Sebab, rakyat tidak berkendara di atas feed Instagram atau Facebook; mereka berkendara di atas aspal yang, menurut pengakuan mereka sendiri, masih jauh dari kata “Mblesat”.
Oleh: Tim Investigasi Digital
Nganjuk, Maret 2026
