Tunjangan DPRD Nganjuk: Laporan Masyarakat, Dugaan Korupsi, dan Mens Rea di Balik SK Bermasalah
Redaksi edu-politik.com menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam penetapan tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Laporan ini menyebutkan adanya praktik yang tidak sesuai regulasi, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp31,5 miliar dalam kurun waktu 2022–2024.
Suara dari Laporan Masyarakat
Dalam laporan itu, masyarakat mengungkapkan kekecewaan atas kebijakan anggaran yang dianggap tidak logis di tengah kondisi daerah yang masih bergelut dengan masalah kemiskinan, infrastruktur terbatas, dan layanan publik yang belum merata.
“Kami heran, bagaimana mungkin di tengah keterbatasan APBD, justru pimpinan dan anggota dewan menikmati tunjangan fantastis. Apakah Nganjuk sedang banjir uang, sehingga kebijakan seperti ini bisa lolos begitu saja?” tulis laporan masyarakat yang masuk ke redaksi.
Aspek Hukum yang Dipertanyakan
Penetapan tunjangan perumahan dan transportasi tersebut dilakukan melalui Keputusan Bupati pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Padahal, aturan hukum jelas mewajibkan penetapan hak keuangan DPRD dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada), bukan SK semata. Hal ini bertentangan dengan PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Lebih jauh lagi, kenaikan tunjangan tersebut tidak didasarkan pada appraisal independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang transparan dan objektif. Penetapan angka justru diduga tidak sesuai dengan kondisi sejati Nganjuk yang masih berstatus daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, bergantung pada transfer pusat, dan memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi. Dengan kata lain, angka tunjangan itu lebih mencerminkan kepentingan elit dibanding kebutuhan riil masyarakat.
Mens Rea: Indikasi Niat Jahat
Unsur niat jahat (mens rea) yang dituding ada dalam kasus ini, antara lain:
- Pengabaian rumah dinas: Rumah dinas tersedia, namun sengaja ditelantarkan demi menerima tunjangan tunai.
- Permufakatan eksekutif dan legislatif: SK diterbitkan dengan kesadaran penuh melanggar aturan, demi memperbesar keuntungan finansial.
- Timing yang ironis: Penetapan dilakukan saat pandemi COVID-19, ketika rakyat kesulitan, justru elit memperbesar tunjangan pribadi.
Kutipan Ahli Hukum
Menanggapi hal ini, Dr. Surono, S.H., M.H., ahli hukum pidana korupsi, menegaskan bahwa penerbitan SK yang bertentangan dengan UU dapat menunjukkan niat jahat dalam tindak pidana korupsi:
“Dalam hukum pidana korupsi, mens rea atau niat jahat dapat dibuktikan bukan hanya melalui perbuatan nyata mengambil uang negara, tetapi juga dari keputusan administratif yang sadar melanggar aturan. Jika pejabat tahu bahwa hak keuangan DPRD wajib ditetapkan dengan Perkada, namun tetap menggunakan SK, itu sudah mencerminkan kesengajaan. Apalagi bila disertai keuntungan pribadi, jelas ada indikasi perbuatan melawan hukum yang berorientasi memperkaya diri,” jelas Dr. Surono.
Potensi Kerugian Negara
Selisih antara tunjangan menurut Perbup 2016 dan realisasi 2022–2024 diperkirakan mencapai lebih dari Rp31,5 miliar. Belum termasuk kerugian tambahan akibat terbengkalainya rumah dinas yang menjadi aset daerah.
Harapan Publik
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak sekadar memverifikasi dokumen, tetapi benar-benar menyelidiki ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, hingga dugaan permufakatan jahat.
Seperti yang ditekankan laporan masyarakat:
“Keadilan fiskal harus ditegakkan. Kalau wakil rakyat justru memperkaya diri, lalu siapa yang benar-benar memperjuangkan rakyat Nganjuk?” (Tim Redaksi)
