Sekolah Rakyat: Pendidikan untuk Rakyat, Guru Tetap Cari Tuhan
Ketika negara ingin mendidik rakyat miskin, tapi guru-gurunya masih butuh keajaiban untuk hidup layak.
Jakarta – Di tengah hingar-bingar proyek mercusuar, Pemerintah kembali melempar wacana manis: Sekolah Rakyat. Disebut sebagai langkah mulia dari Kementerian Sosial bersama Kementerian PANRB, sekolah ini dijadwalkan mulai mendidik anak-anak bangsa pada Juli 2025. Semangatnya? Mengangkat rakyat lewat pendidikan. Konsepnya? Mirip PKL, tapi lebih nasionalis.
Menteri PANRB Rini Widyantini dan Mensos Saifullah Yusuf (alias Gus Ipul) terlihat semangat membangun 53 titik awal Sekolah Rakyat. Karena rakyat memang butuh pendidikan. Bukan untuk tahu haknya, tapi biar lebih sabar saat disuruh antre BLT.
Guru: Antara PNS, PPPK, dan Doa Panjang
Tapi mari kita bicara soal aktor utama pendidikan: guru. Rencana awal menyebut bahwa guru Sekolah Rakyat akan berasal dari kalangan PNS. Kalau tidak cukup? PPPK. Masih tidak cukup? PPPK paruh waktu. Kalau masih kurang juga? Ya mungkin nanti lewat open casting.
“Yang penting rakyat belajar, soal guru bisa makan atau enggak, itu urusan lain,” kata seorang guru honorer fiktif bernama Pak Tohir, sambil tertawa getir. Ia sudah 11 tahun mengabdi, dan kini berharap bisa masuk sebagai PPPK paruh waktu—syaratnya, bersedia mengajar sambil jualan gorengan.
Sekolah Rakyat: Sekolah Rasa Pameran
Dengan label “UPT Kementerian Sosial,” sekolah ini seolah menunjukkan betapa besar niat negara mendidik rakyat… sambil tetap memastikan tidak terlalu banyak menyinggung anggaran Kemendikbud. “Biar jelas, ini sekolah untuk rakyat, bukan sekolah elit. Jadi jangan harap fasilitas berlebih. Fokusnya pembentukan karakter, bukan pendingin ruangan,” ujar salah satu pejabat, mungkin sambil menandatangani anggaran pengadaan taplak meja senilai ratusan juta.
Pendidikan Kritis: Masih Tunggu ‘Nanti’
Lucunya, dalam seluruh rencana besar ini, tak satu pun kata “kurikulum” disebutkan. Entah rakyat akan diajari literasi hukum, sejarah kritis, atau teknik bertahan hidup di tengah subsidi yang dipangkas. Barangkali, yang penting seragam jadi dulu, baru diajarkan isi kepala.
“Pendidikan itu penting, tapi jangan sampai bikin rakyat terlalu pintar. Bisa-bisa nanti nanya soal transparansi APBD,” celetuk seorang pengamat pendidikan sambil membuka kembali data skandal dana BOS tahun lalu.
Sekolah Rakyat adalah harapan. Tapi seperti biasa, harapan itu seringkali disekolahkan terlalu dini—sementara kenyataannya masih bolos dari tanggung jawab. Semoga nanti, saat anak-anak Sekolah Rakyat mulai belajar membaca, mereka juga bisa membaca kenyataan.
#SekolahRakyat #SatirePendidikan #GuruJugaManusia #RakyatBelajarPejabatBerkuasa
