Bojonegoro, 31 Desember 2024 – Sebanyak 152 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilantik dan diambil sumpah janji jabatan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, pada Selasa (31/12/2024). Acara berlangsung di ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, dengan tujuan memperkuat profesionalitas dan efektivitas kerja di berbagai bidang.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Adriyanto menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa kebijakan pengangkatan pejabat fungsional bertujuan untuk menghilangkan silo dalam pekerjaan, yakni sekat-sekat antar tugas dan target individu yang kerap menghambat sinergi organisasi.
Hilangkan Silo, Maksimalkan Outcome
“Dengan adanya pejabat fungsional, silo bisa dihilangkan, memberikan fleksibilitas dalam promosi dan mutasi. Ini memastikan pelaksana pembangunan dapat memaksimalkan program dan mencapai target yang telah ditetapkan di Kabupaten Bojonegoro,” jelas Pj Bupati Adriyanto.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme di berbagai sektor seperti kesehatan, sumber daya alam, dan pendidikan. Jabatan fungsional, menurutnya, adalah jabatan yang penuh tanggung jawab, membutuhkan inovasi, dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang memegangnya.
Arahan Presiden: Optimalkan Anggaran dan Aset Daerah
Pj Bupati mengingatkan pejabat fungsional untuk mengikuti arahan Presiden mengenai peningkatan kualitas penggunaan anggaran di tahun mendatang. Ia meminta seluruh aparatur untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal dan aset pemerintah dirawat dengan baik sehingga memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Harapan untuk Masa Depan
Pj Bupati Adriyanto berharap pelantikan ini menjadi momentum bagi para pejabat untuk terus berkarya, melakukan terobosan, dan meningkatkan kualitas kerja. “Semoga ini menjadi jalan untuk bersama-sama membangun Bojonegoro yang lebih baik di masa depan,” ungkapnya.
Acara pelantikan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, sinergis, dan berorientasi pada hasil demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
