Tangis di Tiron: Ketika Harga Tanah Tak Sama, Warga Melawan Demi Keadilan
Eksekusi lahan proyek Tol Kediri–Tulungagung memantik protes warga Desa Tiron yang menolak ketimpangan nilai ganti rugi. Sebagian memilih berdoa, sebagian lain meneriakkan keadilan.
Desa Tiron, Kediri – 17 Juni 2025
Panas matahari baru saja naik saat suara kendaraan pengangkut petugas terdengar masuk Dusun Bolawen, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan. Suasana yang sebelumnya tenang mendadak tegang. Di tengah sawah yang sebentar lagi akan menjadi jalur akses tol menuju Bandara Kediri, puluhan warga berkumpul. Beberapa memegang spanduk, lainnya membawa surat tanah, dan sebagian hanya menggenggam rasa kecewa.
“Harga tanah kami hanya Rp 2 juta per meter, padahal tetangga kami di jalur yang sama dapat Rp 4 juta. Di mana keadilannya?” teriak seorang ibu paruh baya kepada petugas dari kejauhan. Suaranya penuh emosi, namun tak terdengar jawaban.
Hari itu, Selasa (17/6), dua bidang tanah dieksekusi paksa oleh tim gabungan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan aparat keamanan. Satu bidang masih berdiri bangunan rumah, yang lain telah diratakan lebih dulu. Namun bukan bangunan yang dipertahankan warga—melainkan martabat mereka sebagai pemilik sah tanah yang merasa dirugikan.
Doa Bersama di Tengah Eksekusi
Tak lama setelah adu argumen terjadi, sekelompok warga duduk bersila di tepi lahan. Mereka memulai doa bersama, bukan sebagai bentuk penolakan keras, melainkan sebagai simbol perlawanan spiritual terhadap apa yang mereka anggap sebagai kebijakan yang timpang.
“Kami bukan menolak pembangunan. Tapi kalau harga tanah kami lebih rendah dari yang lain, meski lahannya berdampingan, itu jelas tidak adil,” kata Suparman, 51 tahun, salah satu warga yang ikut dalam aksi damai tersebut.
Suparman mengaku belum mengambil uang ganti rugi yang telah dititipkan melalui pengadilan (konsinyasi). “Uang itu hak kami, tapi bukan dengan harga yang memaksa. Kami ingin dihargai, bukan disingkirkan,” tambahnya.
Jalan Tol, Harapan, dan Luka
Tol Kediri–Tulungagung adalah bagian dari infrastruktur strategis nasional yang menjanjikan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui dukungan terhadap Bandara Dhoho Kediri. Namun di balik janji itu, ada cerita kecil yang sering luput: cerita tentang warga desa yang harus melepas tanah warisan, sawah produktif, dan rumah tempat berteduh tanpa rasa dihargai.
Perbedaan nilai ganti rugi antara Rp 2 juta dan Rp 4 juta per meter persegi di lokasi yang berdekatan menjadi sumber bara api. Ketika warga mempertanyakan appraisal, pihak berwenang mengandalkan aturan administratif dan proses konsinyasi. Di sinilah politik tanah menjadi nyata: siapa yang punya kuasa menentukan nilai, dan siapa yang hanya bisa menerima atau pasrah.
Pembangunan Tanpa Ketimpangan?
Peristiwa di Tiron seharusnya menjadi pelajaran penting dalam pembangunan berkeadilan. Pemerataan harga ganti rugi bukan hanya soal nominal, tapi juga soal rasa dihormati dan dilibatkan. Apalagi di desa-desa, tanah bukan sekadar aset ekonomi—melainkan identitas.
Di antara sorot kamera dan barikade aparat, suara warga mungkin kecil. Namun doa mereka di tengah sawah hari itu, menciptakan gema yang harusnya didengar: bahwa pembangunan tanpa keadilan adalah luka yang panjang.
Penulis: Tim Edu-Politik
Editor: Salim
Kategori: Politik Agraria, Infrastruktur, Sosial
