“Ritual Tahunan: Pungli PTSL dan Uang Siluman yang Selalu ‘Hilang'”
(Sebuah Laporan dari Negeri Seribu Amplop)
Di sebuah negeri yang katanya menjunjung tinggi transparansi, sebuah tradisi unik terus berlangsung: upacara sakral bernama Pungutan Liar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Setiap tahun, masyarakat berbondong-bondong mengikuti ritual ini dengan harapan mendapatkan sertifikat tanah mereka. Namun, seperti kisah klasik pewayangan, selalu ada tokoh antagonis yang siap beraksi: Para Punggawa Berwibawa, alias oknum-oknum yang terampil dalam seni pengkondisian dana siluman.
“Ini bukan pungli, ini bentuk gotong royong,” ujar salah satu tokoh berpengaruh yang wajahnya sering muncul di spanduk dan baliho, tersenyum sambil merapikan amplop yang baru saja diterima. “Kami hanya membantu kelancaran administrasi. Kalau nggak ada dana tambahan, prosesnya bisa tersendat, kan kasihan masyarakat?”
Masyarakat pun dengan penuh kebijaksanaan menyadari bahwa tanpa “uang kelancaran”, berkas mereka bisa berubah menjadi fosil di bawah tumpukan map di kantor desa. Bahkan, ada yang melaporkan bahwa sertifikat mereka baru keluar setelah mengalami tiga kali pergantian presiden dan lima kali pergantian kepala desa.
Sementara itu, ada fenomena menarik yang terjadi di ruang-ruang rapat tertutup: Kongkalikong Megah antara Pejabat dan Juru Ketik Uang PTSL. Dalam pertemuan yang lebih eksklusif dari KTT G20, para pemangku kebijakan duduk bersama menentukan tarif “seikhlasnya” untuk masyarakat.
“Kami sudah tentukan standar,” kata seorang pejabat yang dikenal memiliki koleksi jam tangan mewah. “Sertifikat itu kan aset seumur hidup, masak bayar segitu aja nggak mau?”
Ketika ada warga yang protes bahwa PTSL seharusnya gratis atau hanya dikenakan biaya sesuai aturan resmi, mereka langsung mendapat predikat baru: Warga Kurang Bersyukur. Tak jarang, mereka juga mendapat ceramah moral gratis tentang “betapa sulitnya mengurus birokrasi tanpa dana tambahan.”
Namun, keajaiban terbesar terjadi saat ada pemeriksaan atau sidak mendadak. Seperti trik sulap kelas dunia, semua dokumen, bukti transaksi, dan daftar pungutan menghilang lebih cepat dari gaji pegawai tanggal muda. Sementara para pejabat tiba-tiba berubah menjadi aktivis antikorupsi yang menyuarakan pentingnya transparansi dan kejujuran.
“Semua tuduhan tidak benar! Kami bekerja sesuai aturan. Kalau ada yang merasa dipungut biaya, silakan laporkan dengan bukti yang jelas,” ujar seorang pejabat sambil mematikan rekaman CCTV di ruangannya.
Begitulah, tradisi tahunan terus berjalan. Amplop terus berpindah tangan, janji-janji reformasi birokrasi terus bergema, dan masyarakat tetap berharap bahwa suatu hari nanti, PTSL akan benar-benar gratis, seperti yang selalu mereka dengar di pidato-pidato resmi. Tapi tentu saja, harapan itu sepertinya hanya akan terwujud di negeri dongeng, bukan di negeri yang kita tinggali ini.
