Mutasi Pejabat di Polda Jatim: Refleksi Dinamika Kepemimpinan dan Profesionalisme Institusi
Surabaya – edu-politik.com
Mutasi jabatan di tubuh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) kembali terjadi. Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor ST/520/KEP/2025 tanggal 16 Mei 2025 mencatat setidaknya 16 perwira menengah mengalami rotasi jabatan, mulai dari penyegaran posisi strategis hingga pergantian menjelang masa pensiun.
Namun, di balik daftar panjang nama dan posisi tersebut, tersimpan dinamika institusional yang menarik untuk dicermati. Mutasi ini tidak semata soal promosi atau rotasi administratif, tetapi mencerminkan bagaimana institusi kepolisian menata ulang strategi, regenerasi, dan penyebaran sumber daya manusia sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Wajah Baru, Tanggung Jawab Lama
Salah satu pergantian yang cukup menonjol adalah penunjukan AKBP Dr. Edy Herwiyanto sebagai Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, menggantikan AKBP Aris Purwanto yang kini menjadi Penyidik Madya di Ditreskrimsus Polda Jatim. Dengan rekam jejak penanganan kasus-kasus siber dan ekonomi, penempatan Edy Herwiyanto menjadi isyarat arah kebijakan kriminalitas yang lebih digital di wilayah Surabaya.
Sementara itu, rotasi AKBP Suko Wahyudi ke SPN sebagai Gadik Madya 11 mengindikasikan fokus Polda Jatim pada peningkatan kualitas pendidikan kepolisian. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membentuk aparat yang tak hanya kuat secara teknis, tetapi juga etis dalam bertindak.
Pergeseran untuk Konsolidasi Kelembagaan
Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, mutasi merupakan bagian dari proses alamiah dalam organisasi Polri. Namun, pertanyaannya: apakah publik cukup percaya bahwa rotasi ini murni untuk penyegaran? Di sinilah pentingnya transparansi dalam reformasi kepolisian.
Pengangkatan AKBP Widya Budhi Hartati sebagai Kasubditbinpolmas Ditbinmas Polda Jatim, misalnya, merupakan langkah signifikan dalam representasi kepemimpinan perempuan. Penugasan ini penting dalam membangun pendekatan humanis dan partisipatif dalam pembinaan masyarakat.
Antara Kinerja dan Harapan Publik
Mutasi perwira tinggi bukan semata soal jabatan, tapi bagaimana pergeseran tersebut berdampak pada pelayanan publik, khususnya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Penempatan pejabat baru di sektor strategis seperti Ditreskrimsus, Ditlantas, hingga Bidlabfor harus dibaca sebagai sinyal untuk menjawab tantangan kejahatan modern.
Rotasi juga menjadi refleksi dari kebutuhan institusi terhadap figur-figur yang adaptif, inovatif, dan profesional. Dengan tantangan kejahatan transnasional, disinformasi digital, dan pergeseran pola kriminalitas, kepemimpinan di lini tengah Polri dituntut semakin responsif dan berbasis data.
Menakar Arah Reformasi Institusi
Di tengah meningkatnya tuntutan reformasi di sektor keamanan, rotasi jabatan semestinya tidak hanya dipandang dari aspek birokratik, tetapi juga politis dan edukatif. Dalam konteks ini, publik berhak mengetahui mekanisme, rekam jejak, dan capaian masing-masing pejabat baru—bukan sekadar menerima nama dan jabatan.
Sebagai bagian dari pilar demokrasi, kepolisian memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang publik yang aman dan adil. Oleh karena itu, mutasi semestinya juga disertai dengan komitmen institusional untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme.
—
Redaksi edu-politik.com mengundang pembaca untuk terus mengawal dinamika kebijakan publik, termasuk di sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena perubahan jabatan hanyalah awal, sementara kepercayaan publik adalah hasil akhir yang harus diperjuangkan bersama.
