• Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis
edupolitik
Advertisement
  • Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis
No Result
View All Result
  • Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis
No Result
View All Result
edupolitik
No Result
View All Result
Home Berita

Bukan Sekadar Pupuk Palsu: Ini Soal Kedaulatan Pangan dan Keadilan Petani Kecil

edu-politik by edu-politik
July 13, 2025
in Berita, Nasional
0
Bukan Sekadar Pupuk Palsu: Ini Soal Kedaulatan Pangan dan Keadilan Petani Kecil
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 


Bukan Sekadar Pupuk Palsu: Ini Soal Kedaulatan Pangan dan Keadilan Petani Kecil

🕵️‍♂️ Oleh: Tim Edu-Politik

Jawa Tengah, Juli 2025 – Saat petani sibuk menyambung hidup dari satu musim ke musim berikutnya, ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang justru mempermainkan hidup mereka lewat pupuk palsu. Tak main-main, Menteri Pertanian mengungkap bahwa lima jenis pupuk palsu telah ditemukan beredar luas di pasaran, dengan potensi kerugian mencapai Rp3,2 triliun.

Kepolisian baru-baru ini membongkar sebuah pabrik ilegal pupuk palsu di Boyolali yang telah beroperasi diam-diam sejak 2020. Produksinya mencapai 400 ton per bulan, mencetak label layaknya pupuk asli, namun hanya berisi campuran tanah, batu kapur, dan sedikit zat warna. Hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium di bawah 1%, padahal label mengklaim lebih dari 10%.

📉 Panen Gagal, Petani Merana

“Saya pakai pupuk itu karena harganya murah dan katanya bersubsidi. Tapi setelah dipakai, padi saya malah jadi kuning dan gagal panen,” ujar Pak Suparjo, petani dari Sragen, dengan wajah lesu. Ia bukan satu-satunya. Laporan dari Dinas Pertanian menyebut lebih dari 2.500 petani terindikasi menggunakan pupuk palsu dalam satu musim terakhir.

Namun, persoalannya bukan hanya soal ekonomi. Ini menyentuh asas keadilan dalam sistem pertanian nasional.


⚖️ Pupuk Palsu = Kejahatan terhadap Kedaulatan Pangan

Dari sisi hukum, pelaku pembuatan dan distribusi pupuk palsu dapat dijerat dengan:

  • Pasal 8 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena menjual barang yang tidak sesuai label dan membahayakan keselamatan pengguna.
  • Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
  • Pasal 60 UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang melarang peredaran sarana produksi pertanian yang tidak memenuhi standar.
  • Bahkan, jika terbukti membahayakan lingkungan atau kesehatan, dapat dikonstruksikan sebagai pelanggaran terhadap UU Kesehatan.

“Ini bukan sekadar urusan pidana konsumen. Ini adalah kejahatan terhadap ketahanan pangan bangsa,” ujar seorang pakar hukum agraria dari UGM, Prof. Widodo Soetanto.


🔍 Mengapa Negara Harus Turun Tangan?

Kasus ini menguak lubang besar dalam sistem pengawasan distribusi pupuk. Negara seharusnya hadir tak hanya sebagai regulator, tetapi juga pelindung hak dasar petani. Jika pupuk palsu terus beredar, maka:

  • Kepercayaan terhadap program subsidi pupuk akan hancur.
  • Target swasembada pangan akan gagal total.
  • Petani kecil semakin tergantung pada tengkulak dan sistem utang KUR yang tak sehat.

🗣️ Waktunya Petani Bicara Hukum

Sudah saatnya petani berani menggugat. Kelas aksi (class action) bisa diajukan kepada pelaku usaha, termasuk distributor yang terlibat. Jika terbukti, mereka bisa diminta ganti rugi materiil dan imateriil, dan pabrik bisa disita oleh negara.

LSM dan lembaga advokasi publik juga bisa mendorong uji materiil terhadap lemahnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang seringkali menjadi ladang mafia.


📣 Pesan untuk Publik dan Politisi

Kasus pupuk palsu ini seharusnya menjadi bahan kampanye politik yang nyata dan relevan. Jangan hanya bicara “petani sebagai pahlawan pangan”, tapi tak ada tindakan nyata melindungi mereka.

Karena jika hari ini kita membiarkan pupuk palsu beredar tanpa sanksi tegas, maka esok lusa yang palsu bukan hanya pupuknya—tetapi komitmen negara terhadap keadilan pangan.


📌 Edu-Politik.com berkomitmen mengawal isu pertanian, hukum, dan keadilan sosial. Jika Anda petani korban pupuk palsu, atau punya informasi penting, hubungi redaksi kami secara anonim.


 

Previous Post

Penjilat, Penghambat Reformasi: Ketika Keadilan Ditenggelamkan Loyalitas Palsu

Next Post

UMKM Naik Kelas, Rakyat Tetap Kena Kelas Ekonomi

edu-politik

edu-politik

Next Post

UMKM Naik Kelas, Rakyat Tetap Kena Kelas Ekonomi

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Gebyar Jaranan Nganjuk 2025: Merayakan Budaya Lokal dalam Parade Hari Jadi ke-1088

Gebyar Jaranan Nganjuk 2025: Merayakan Budaya Lokal dalam Parade Hari Jadi ke-1088

May 4, 2025
Kepemimpinan Marhaen Djumadi: Merangkul Semua Elemen Masyarakat Nganjuk

Kepemimpinan Marhaen Djumadi: Merangkul Semua Elemen Masyarakat Nganjuk

February 20, 2025
Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri 2024-2029

Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri 2024-2029

January 10, 2025
SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk Gelar Workshop P5: Wujudkan Pelajar Berkarakter Pancasila dan Siap Kerja

SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk Gelar Workshop P5: Wujudkan Pelajar Berkarakter Pancasila dan Siap Kerja

February 5, 2025

Cara menghubungi pihak yang berwenang jika terjadi pungli di sekolah

4

Peran pemerintah daerah dalam memelihara kelestarian sumber air

4

Pendidikan Politik Indonesia yang Mencerahkan

0

Peran Pendidikan politik di Indonesia

0
Penjaga Republik: Saat Demokrasi Diuji, Siapa yang Berdiri di Garis Depan?

Penjaga Republik: Saat Demokrasi Diuji, Siapa yang Berdiri di Garis Depan?

August 21, 2025
Anggaran Makan Bergizi Rp 335 Triliun: Jangan-Jangan yang Bergizi Justru Kursi Pejabat?

Anggaran Makan Bergizi Rp 335 Triliun: Jangan-Jangan yang Bergizi Justru Kursi Pejabat?

August 20, 2025

KEHENDAK RAKYAT DI ATAS HUKUM: Pati Memanas di Tengah Teriakan “Turunkan Bupati!”

August 12, 2025
Awali Pekan dengan Semangat — Kapolres Kediri Dorong Kedisiplinan dan Profesionalisme Personel

Awali Pekan dengan Semangat — Kapolres Kediri Dorong Kedisiplinan dan Profesionalisme Personel

August 12, 2025

Popular Stories

  • Gebyar Jaranan Nganjuk 2025: Merayakan Budaya Lokal dalam Parade Hari Jadi ke-1088

    Gebyar Jaranan Nganjuk 2025: Merayakan Budaya Lokal dalam Parade Hari Jadi ke-1088

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kepemimpinan Marhaen Djumadi: Merangkul Semua Elemen Masyarakat Nganjuk

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri 2024-2029

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk Gelar Workshop P5: Wujudkan Pelajar Berkarakter Pancasila dan Siap Kerja

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mahal dan Tipis: Polemik Seragam di SMKN 1 Nganjuk, Antara Suara Wali Murid dan Tanggapan Sekolah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
edupolitik

Portal berita terpercaya dan akurat

Follow Us

Menus

  • Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis

Recent News

Penjaga Republik: Saat Demokrasi Diuji, Siapa yang Berdiri di Garis Depan?

Penjaga Republik: Saat Demokrasi Diuji, Siapa yang Berdiri di Garis Depan?

August 21, 2025
Anggaran Makan Bergizi Rp 335 Triliun: Jangan-Jangan yang Bergizi Justru Kursi Pejabat?

Anggaran Makan Bergizi Rp 335 Triliun: Jangan-Jangan yang Bergizi Justru Kursi Pejabat?

August 20, 2025
  • Beranda
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis

© 2024 EduPolitik - Portal Berita Terpercaya

No Result
View All Result
  • Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis

© 2024 EduPolitik - Portal Berita Terpercaya