• Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis
edupolitik
Advertisement
  • Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis
No Result
View All Result
  • Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis
No Result
View All Result
edupolitik
No Result
View All Result
Home Berita

Di Balik Sertifikat Murah: Menguak Luka Warga Trosobo di Meja Hijau

edu-politik by edu-politik
July 7, 2025
in Berita, Kabupaten/Kota
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 


Di Balik Sertifikat Murah: Menguak Luka Warga Trosobo di Meja Hijau

Sidoarjo, Edu-Politik.com — “Katanya gratis atau cuma Rp150 ribu, tapi saya ditarik sampai dua juta lebih,” ungkap Suhariyanto dengan nada getir saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ia bukan satu-satunya.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digadang-gadang sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah, kini menyisakan ironi di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam persidangan perkara dugaan pungutan liar (pungli) PTSL yang menyeret Kepala Desa Trosobo dan sejumlah perangkatnya, terkuak fakta bahwa sebagian warga dibebani biaya di luar ketentuan resmi. Padahal, menurut ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biaya PTSL di Jawa Timur seharusnya tak lebih dari Rp150 ribu—sudah termasuk patok, materai, hingga biaya administrasi.

Namun, lain di atas kertas, lain pula kenyataan di lapangan.

Uang “Pengeringan Lahan” dan “Tanda Tangan Waris”

Beberapa saksi, termasuk Eko Budi Setiawan dan Sugianto, menyebut diminta uang hingga Rp2,5 juta untuk proses PTSL. “Katanya untuk pengeringan lahan,” ujar Eko dalam kesaksiannya. Ironisnya, sertifikat yang diterbitkan justru tetap mencantumkan zona hijau yang tak layak bangun. Jadi, ke mana larinya dana itu?

Sementara itu, saksi bernama Suciana menyampaikan bahwa ia harus membayar Rp300 ribu per bidang untuk tanda tangan waris. Uang tersebut sempat diterima oleh panitia, sebelum akhirnya dikembalikan. “Ini membuktikan bahwa pungutan itu ada, tapi coba disamarkan atau ditarik kembali saat kasus mulai ramai,” ujar jaksa dalam sidang.

Kesaksian Ahli dan Lubang Fakta

Dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, saksi Sujarwo membantah adanya biaya tambahan. Ia menyatakan seluruh proses sertifikasi sudah ditanggung dalam biaya resmi sebesar Rp150 ribu. Namun hakim terlihat tidak puas.

“Kalau semuanya resmi dan jelas, mengapa banyak warga mengaku diminta uang lebih? Ke mana dana-dana itu mengalir?” tanya hakim dengan nada tajam.

Panitia PTSL Desa Trosobo pun tak bisa mengelak. Supriyadi, bendahara panitia, mengakui bahwa pernah menyerahkan uang hingga Rp50 juta secara bertahap kepada Kepala Desa melalui orang kepercayaannya. Dana itu berasal dari pungutan warga.

Simbol Gagalnya Integritas Program Nasional?

PTSL sejatinya merupakan bagian dari janji Nawacita: tanah untuk rakyat, legalitas untuk yang tak bersuara. Namun kasus Trosobo justru mengungkap sisi gelap pelaksanaan program ini di lapangan. Ketika struktur desa tak memiliki kontrol akuntabilitas yang kuat, rakyat bisa jadi korban “peras-perasan” dengan tameng program negara.

“Yang kami mau cuma sertifikat yang sah, bukan dibebani hal-hal yang tak masuk akal,” ucap Suhariyanto setelah persidangan. Ucapan itu mewakili suara banyak rakyat kecil yang terpaksa memilih diam karena takut, karena tak mengerti, atau karena lelah berharap.

Mewaspadai Luka yang Sama

Kasus Trosobo adalah peringatan. Jika satu desa bisa seperti ini, berapa banyak lagi desa-desa lain yang mengalami hal serupa, tapi tak pernah sampai ke meja hijau?

Bagi negara, ini saatnya untuk bukan hanya menggembar-gemborkan program, tapi juga mengawal pelaksanaannya dengan mata terbuka dan tangan bersih.


Editor: Redaksi Edu-Politik.com
Kategori: Politik Lokal | Hukum dan Kebijakan | Edukasi Publik

 

Previous Post

Tiang-Tiang Tangguh Kota Kediri: Berdiri Kokoh, Tumbuh Subur, Tak Tersentuh

Next Post

Drama Di Balik Palu: Saat Keadilan Dinegosiasikan di Meja Makan

edu-politik

edu-politik

Next Post

Drama Di Balik Palu: Saat Keadilan Dinegosiasikan di Meja Makan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Gebyar Jaranan Nganjuk 2025: Merayakan Budaya Lokal dalam Parade Hari Jadi ke-1088

Gebyar Jaranan Nganjuk 2025: Merayakan Budaya Lokal dalam Parade Hari Jadi ke-1088

May 4, 2025
Kepemimpinan Marhaen Djumadi: Merangkul Semua Elemen Masyarakat Nganjuk

Kepemimpinan Marhaen Djumadi: Merangkul Semua Elemen Masyarakat Nganjuk

February 20, 2025
Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri 2024-2029

Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri 2024-2029

January 10, 2025
SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk Gelar Workshop P5: Wujudkan Pelajar Berkarakter Pancasila dan Siap Kerja

SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk Gelar Workshop P5: Wujudkan Pelajar Berkarakter Pancasila dan Siap Kerja

February 5, 2025

Cara menghubungi pihak yang berwenang jika terjadi pungli di sekolah

4

Peran pemerintah daerah dalam memelihara kelestarian sumber air

4

Pendidikan Politik Indonesia yang Mencerahkan

0

Peran Pendidikan politik di Indonesia

0
Penjaga Republik: Saat Demokrasi Diuji, Siapa yang Berdiri di Garis Depan?

Penjaga Republik: Saat Demokrasi Diuji, Siapa yang Berdiri di Garis Depan?

August 21, 2025
Anggaran Makan Bergizi Rp 335 Triliun: Jangan-Jangan yang Bergizi Justru Kursi Pejabat?

Anggaran Makan Bergizi Rp 335 Triliun: Jangan-Jangan yang Bergizi Justru Kursi Pejabat?

August 20, 2025

KEHENDAK RAKYAT DI ATAS HUKUM: Pati Memanas di Tengah Teriakan “Turunkan Bupati!”

August 12, 2025
Awali Pekan dengan Semangat — Kapolres Kediri Dorong Kedisiplinan dan Profesionalisme Personel

Awali Pekan dengan Semangat — Kapolres Kediri Dorong Kedisiplinan dan Profesionalisme Personel

August 12, 2025

Popular Stories

  • Gebyar Jaranan Nganjuk 2025: Merayakan Budaya Lokal dalam Parade Hari Jadi ke-1088

    Gebyar Jaranan Nganjuk 2025: Merayakan Budaya Lokal dalam Parade Hari Jadi ke-1088

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kepemimpinan Marhaen Djumadi: Merangkul Semua Elemen Masyarakat Nganjuk

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri 2024-2029

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk Gelar Workshop P5: Wujudkan Pelajar Berkarakter Pancasila dan Siap Kerja

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mahal dan Tipis: Polemik Seragam di SMKN 1 Nganjuk, Antara Suara Wali Murid dan Tanggapan Sekolah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
edupolitik

Portal berita terpercaya dan akurat

Follow Us

Menus

  • Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis

Recent News

Penjaga Republik: Saat Demokrasi Diuji, Siapa yang Berdiri di Garis Depan?

Penjaga Republik: Saat Demokrasi Diuji, Siapa yang Berdiri di Garis Depan?

August 21, 2025
Anggaran Makan Bergizi Rp 335 Triliun: Jangan-Jangan yang Bergizi Justru Kursi Pejabat?

Anggaran Makan Bergizi Rp 335 Triliun: Jangan-Jangan yang Bergizi Justru Kursi Pejabat?

August 20, 2025
  • Beranda
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis

© 2024 EduPolitik - Portal Berita Terpercaya

No Result
View All Result
  • Beranda
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    • Redaksi
  • Berita
  • Desa
  • Kabupaten/kota
  • Provinsi
  • Nasional
  • Partai
  • Pendidikan
  • Karir
  • PEMILU/PILKADA
  • DATA
  • Konsultasi Hukum Gratis

© 2024 EduPolitik - Portal Berita Terpercaya