Hak Korban KDRT: Menuntut Keadilan Jika Polisi Tidak Segera Bertindak
Jika laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan oleh korban tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, bahkan meskipun kondisi korban sangat parah, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memastikan hak korban terlindungi dan hukum ditegakkan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil dalam situasi tersebut:
1. Mengecek Status Laporan ke Polisi
- Korban atau pihak keluarga bisa menanyakan langsung kepada pihak kepolisian tentang status laporan yang telah dibuat. Jika tidak ada perkembangan, Anda bisa meminta penjelasan kenapa laporan tersebut belum ditindaklanjuti atau jika ada alasan yang sah dari kepolisian mengenai hal tersebut.
- Jika kepolisian tidak memberikan penanganan yang memadai, Anda bisa melapor ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang ada di polres setempat.
2. Membuat Laporan di Tempat Lain
- Jika kepolisian di wilayah setempat tidak bertindak, Anda bisa mengajukan laporan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dapat membantu memberikan perlindungan bagi korban KDRT.
- Anda juga bisa menghubungi Komnas Perempuan yang berfokus pada hak-hak perempuan dan bisa memberikan bantuan hukum serta mendesak kepolisian untuk bertindak lebih cepat.
3. Visum Et Repertum
- Visum merupakan bukti medis yang sangat penting untuk mendukung laporan KDRT. Jika dokter menolak memberikan hasil visum, Anda bisa meminta pihak rumah sakit atau dokter yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan salinan visum kepada korban.
- Jika rumah sakit atau dokter tetap menolak memberikan visum, korban bisa melaporkan hal ini ke Dinas Kesehatan setempat atau menggunakan pengacara untuk mendapatkan haknya.
- Korban juga bisa menghubungi pihak Komnas Perempuan atau LPSK yang bisa membantu untuk memperoleh visum medis.
4. Bantuan Hukum
- Korban bisa mengajukan bantuan hukum gratis melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum) atau lembaga lain yang menyediakan pendampingan hukum gratis bagi korban kekerasan.
- Bantuan hukum ini sangat penting, terutama jika korban tidak mampu membayar pengacara, dan akan membantu untuk memastikan hak korban dipenuhi, termasuk pengambilan visum yang tertunda atau pengawalan laporan ke polisi.
5. Pengaduan kepada Pimpinan Kepolisian
- Jika laporan KDRT tidak segera ditindaklanjuti, Anda dapat melapor ke atasan polisi di wilayah tersebut, seperti Kapolres atau Kepala Polsek, serta menyampaikan masalahnya agar mereka dapat menindaklanjuti kasus tersebut secara lebih serius.
- Anda juga bisa mengajukan pengaduan melalui Divisi Propam Polri yang berfungsi untuk mengawasi dan menangani pengaduan terhadap anggota kepolisian yang tidak profesional.
6. Melaporkan ke Ombudsman
- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan layanan publik. Jika korban merasa bahwa pelayanan polisi tidak sesuai standar atau tidak profesional, mereka bisa mengajukan laporan pengaduan ke Ombudsman untuk mendapatkan penyelesaian.
7. Dokumentasi dan Bukti
- Selama proses ini, pastikan untuk mendokumentasikan segala kejadian terkait kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dengan foto atau rekaman percakapan. Ini bisa sangat berguna dalam proses hukum.
- Jika ada saksi yang melihat atau mendengar kejadian kekerasan tersebut, pastikan mereka memberikan pernyataan yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam laporan KDRT.
8. Perlindungan Korban
- Jika korban merasa terancam atau berisiko, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk perintah perlindungan dari pengadilan atau bantuan dari LPSK.
- Jika ada ancaman kekerasan lebih lanjut dari pelaku, korban bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada pengadilan atau kepolisian.
9. Penyelidikan Lanjutan oleh Kepolisian
- Dalam hal ini, jika polisi belum mengambil tindakan cepat atau tepat, Anda berhak untuk meminta agar pihak kepolisian meningkatkan penyelidikan terhadap laporan KDRT yang telah diajukan. Termasuk memeriksa kondisi medis korban yang sudah terlambat.
Langkah-langkah yang bisa diambil:
- Bertanya kepada Polisi mengenai perkembangan kasus.
- Mengajukan laporan ke LPSK atau Komnas Perempuan jika proses lambat.
- Minta salinan visum dari rumah sakit atau pengacara.
- Laporkan ke Ombudsman atau Divisi Propam jika pelayanan polisi buruk.
KDRT adalah pelanggaran serius yang seharusnya mendapatkan penanganan cepat dan tepat. Jika Anda atau korban merasa hak-haknya diabaikan, segera cari bantuan dari pihak terkait, seperti lembaga perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Apakah ada hal lain yang perlu Anda tanyakan terkait masalah ini?
